Halloween party ideas 2015



Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua!

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak

Waa…waa…waa…waa…waa…waa..waa..waa..waa..waaa!

Meningkatnya eskalasi konflik di Timika, West Papua, baru-baru ini tak bisa dilepaskan dari akar masalah keberadaan Freeport dan NKRI. Mengabaikan dan mengaburkan akar masalah tersebut, merupakan bentuk penyangkalan dan pembodohan publik atas fakta sejarah dan kondisi obyektif yang ada.

Freeport yang telah beroperasi tiga tahun sebelum West Papua resmi menjadi bagian dari NKRI dalam PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada Agustus 1969 yang penuh tipu daya, kepalsuan dan ancaman, telah mengeruk kekayaan alam yang begitu besar dengan meninggalkan kemiskinan maupun kerusakan alam di Tanah Papua selama 50 tahun ini.

Grafik konflik di Timika meningkat baik itu konflik hubungan industrial (perburuhan) yang berakhir ricuh dua bulan lalu di mana lima diantaranya masih ditahan, kemudian konflik agraria antara Freeport dengan pemilik tanah adat atas kerusakan lingkungan yang terjadi, konflik isu SARA yang “terpola” setiap kali ada mobilisasi massa menuntut Freeport, hingga yang terakhir adalah Perintah Operasi Militer Kodap III TPN-PB Timika-Tembagapura yang bertujuan untuk menunjukan kepada publik Indonesia dan dunia internasional bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan merebut kedaulatan rakyat dan Bangsa West Papua dari tangan kolonialisme Indonesia.

Secara negatif Pemerintah beserta aparat Kepolisian dan Tentara merespon peningkatan eskalasi konflik ini dengan penggunaan istilah KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) terhadap para pejuang pembebasan Papua Barat yang tergabung dalam TPN-PB. Penggunaan kata “kriminal” bermakna merendahkan tujuan perjuangan mereka dan mengaburkan akar masalah di West Papua yang menjadi dasar perjuangan mereka. Penggunaan KKB bahkan lebih rendah dari penggunaan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) yang sebelumnya disematkan kepada GAM dan OPM.

Tidak berhenti di situ, aparat militer dan kepolisian NKRI jelas menyebarkan hoax terhadap musuh politiknya, TPN-PB, dengan menyebarkan berita bahwa TPN melakukan pemerkosaan, pembunuhan terhadap warga, perampokan dan penyanderaan. Apabila kita membaca beberapa media yang melakukan wawancara terhadap juru bicara TPN-PB  Kodap III Timika dan video klarifikasi dari pihak TPN-PB maupun wawancara terhadap warga Banti dan buruh Freeport jelas dinyatakan tidak ada penyanderaan dan pembunuhan terhadap warga dan buruh Freeport.

Meski secara fair TPN dalam pernyataan sikap tertulisnya menegaskan agar perang tersebut tidak melibatkan sipil, namun, intimidasi dan pengawasan intensif terhadap kehidupan sipil oleh militer dan polisi terjadi tidak hanya di tanah West Papua, bahkan terhadap mahasiswa-mahasiswi Papua di Jawa dan Sulawesi. Semisalnya pertemuan IPMAPA di Malang didatangi tentara, asrama Papua di Bandung didatangi polisi dan tentara, asrama mahasiswa Papua di Manado didatangi tentara dan polisi.

Apa yang terjadi terhadap West Papua dengan tak surutnya perjuangan untuk menentukan nasib sendiri baik yang dilakukan kelompok sipil dengan mobilisasi massa, kampanye dan diplomasi internasional maupun kelompok bersenjata (TPN-PB) bermakna bahwa masalah rakyat West Papua yang paling mendasar bukanlah persoalan kesejahteraan, melainkan persoalan kedaulatan politik sebagai sebuah bangsa yang mandiri dan merdeka.

Proses integrasi West Papua ke Indonesia sudah salah sedari awal, bahkan sejak di deklarasikannya Operasi Militer Trikora (19 Desember 1961) yang berujung pada New York Agreement (1962), kemudian PEPERA (1969) yang tidak sah, jujur, bebas dan adil itu. Apalagi paska diintegrasikan secara paksa dan berdarah-darah itu rakyat West Papua terus menerus menjadi korban diskriminasi rasisme, eksploitasi alam yang masif, penghancuran kebudayaan, hingga Genosida perlahan (slow genocide)—yang mengakibatkan jumlah orang asli Papua semakin sedikit, dimana diperkirakan dalam kurun 50an tahun lebih dari 500.000 orang West Papua terbunuh.  Kesalahan proses integrasi tersebut yang berujung pada ilegalitas NKRI atas wilayah West Papua diikuti pula oleh ilegalitas keberadaan Freeport yang mengeksploitasi potensi Tambang di Gunung Nemangkawi, Timika. Atas persoalan tersebut semakin tak ada syarat pembangunan kebangsaan bangsa Indonesia atas rakyat West Papua. Sebaliknya, semakin menguat pembangunan karakter kebangsaan Bangsa West Papua itu sendiri.

Menuntaskan persoalan konflik di West Papua secara damai sesungguhnya ada di tangan Pemerintah Indonesia dan PBB. PBB turut bertanggung jawab terhadap hasil dari New York Agreement dan integrasi West Papua melalui PEPERA yang penuh kecurangan dan ancaman. Sementara Pemerintah Indonesia yang menjalankan politik kolonial hingga hari ini.

Indonesia sebaiknya kembali kepada semangat dan nilai-nilai pendirian negara bangsa (nation state) Indonesia itu sendiri, yakni anti kolonialisme dan anti Imperialisme sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 serta nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.  Sebagai bangsa yang besar (tak hanya secara kuantitas) kita harus mengakui kekeliruan masa lampau dan kejahatan-kejahatan para petinggi-petinggi negara atas rakyat West Papua.

Pengakuan West Papua sebagai sebuah bangsa yang berbeda dari bangsa Indonesia serta kejahatan kemanusiaan terhadap rakyatnya selanjutnya harus diikuti dengan memberikan ruang Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi rakyat dan bangsa West Papua, menarik TNI/Polri, Menutup Freeport dan perusahaan-perusahaan internasional lainnya, pembebasan para Tapol/Napol, membuka ruang demokrasi dan akses bagi jurnalis dan media Internasional sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penentuan nasib sendiri.

Sudah saatnya Indonesia berlaku secara dewasa dan legawa terhadap wilayah koloninya, mengikuti cara-cara demokratis negara-negara yang bisa mempersiapkan referendum hingga dekolonisasi sebagai bentuk hak menentukan nasib sendiri sebagaimana yang dilakukan akan dan sudah dilakukan misalnya: Amerika terhadap Puerto Rico, Perancis terhadap New Kaledonia, Sudan terhadap Sudan Selatan, maupun wilayah-wilayah yang masuk dalam daftar proses dekolonisasi di bawah Komite 24 PBB.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, atas dukungan, partisipasi dan kerjasama oleh semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.
Salam Demokrasi!

Medan Juang, 14 November 2017
Humas                                                                 

Frans Nawipa (AMP): 081291755131
Surya Anta (FRI-WP): 081574304391


Sumber Gamber: Pusaka


Penulis: Wissel Van Nunubado*

“Pemerintah Indonesia Abaikan Kesehatan Dan Berikan Ruang Kepada Pemilik Modal”

Penetapan kawasan lindung nasional dan internasiona atas wilayah adat korowai adalah suatu keharusan demi eksistensi masyarakat adat korowai dan sistim adatnya di muka bumi ini


PENDAHULUAN

Di dunia ini tidak ada manusia yang memenuhi kebutuhan papannya (rumah) di atas pohon, namun orang korowai memberikan cerita yang berbeda kepada dunia karena membangun rumah di atas pohon untuk ditinggali oleh keluarga. Perbedaan ini, menjadi salah satu hal yang wajib dilindungi demi memelihara keunikan manusia di muka bumi ini.

Melalui isu pemanasan global yang kemudian menjadikan pulau papua dan jutaan pohonnya wajib dilindungi agar dapat memberikan karbon dioksida bagi bumi. Isu tersebut tentunya menjadi hara[an baru bagi perlindungan masyarakan korowai secara tradisional telah memilih pemenuhan kebutuhan papan dengan membuat rumah diatas pohon. Sekalipun demikian, sayangnya agenda internasional itu tidak berkesesuaian dengan agenda ekonomi politik pemerintah indonesia sehingga berdampak buruk bagi eksistensi masyarakat adat korowai papua.

Untuk diketahui bahwa masyarakat korowai adalah wilayah yang dimiliki oleh masyarakat adat korowai secara turun temurun. Kepemilikan itu secara struktural dan sistemik dihancurkan dengan terbentuknya struktur pemerintahan dengan batas wilayah atministrasinya sendiri-sendiri, seperti wilayah atministrasi pemerintah daerah yahokimo, mapi, asmat dan boven digul. Tidak hanya disitu, penghancuran sistemik terus dilakukan dengan cara pemberian ijin kepada beberapa investor yang masuk dalam agenda MP3EI melalui mega proyek MIFFE di atas wilayah adat anim ha (salah satunya adalah wilayah adat korowai).

Sejak tahun 1990-an wilayah adat korowai merupakan salah satu tempat strategis bagi para pencarian gaharu. Menurut informasi, Pada tahun 1997, 1 Kg gaharu yang dikumpulkan oleh warga lokal, dan dijual kepada pedagang, memiliki nilai sekitar Rp 4 ribu. Ketika gaharu dijual ke pasar Eropa dan Timur Tengah, harganya melonjak menjadi $ 1.000 per kilogram. Diatas keuntungan mengiurkan itu, melalui bisnis gaharu melahirkan transaksi prostitusi yang sangat riskan menimbulkan penyakit kelamin dan bahkan penyakit mematikan yaitu HIV AIDS.[1]

Sesunguhnya menyangkut jaminan perlindungan terhadap kebudayaan, mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, sarana dan prasaran pendidikan dan kesehatan yang memadai dan lapangan pekerjaan adalah tanggungjawab pemerintah sesuai dengan prinsip HAM yang mewajibakan pemerintah harus aktif memenuhi hak Ekonomi, Sosial dan Budaya seluruh warga negaranya. Melalui fakta diatas menunjukan bahwa pemerintah secara struktural dan sistematik menghancurkan wilayah adat dan struktur masyarakat adat didalamnya melalui pemekaran kabupaten. Selain itu, membuktikan bahwa melalui pemekaran pemerintah malah memberikan ijin kepada investor yang bergerak di bidang kehutanan untuk menguasai dan mengelola wilayah hutan milik masyarakat adat korowai yang selama ini dijadikan sarana pemenuhan kebutuhan papan oleh mereka. Kekosongan sekolah dan rumah sakit semakin menunjukan fakta bahwa tujuan dari pemekaran wilayah atministrasi baru dalam bentuk kabupaten dan kota adalah untuk menghancurkan struktur masyarakat adat selanjutnya merampas wilayah adatnya untuk diberikan kepada investor selanjutnya memarjinalkan masyarakat adat di wilayah adatnya sendiri sehingga banyak yang menderita kesakitan namun karena tidak mengetahui bahaya penyakit yang diderita melalui sekolahan. Selanjutnya karena tidak adanya rumah sakit disana sehingga masyarakat adat meninggal akibat penyakit yang dideritanya diatas tanah adatnya sendiri yang telah dikuasai dan diap di kelola investor berdasarkan ijin yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai dengan agenda ekonomi politik yang masuk dalam program strategis nasional.

Melalui uraian diatas sudah mampu menunjukan Fakta diabaikannya pemenuhan hak Ekoosob bagi masyarakat adat korowai yang merupakan tanggungjawab negara berdasarkan prinisp pemenuhan Ekosob adalah tanggungjawab pemerintah sebagaimana ditegaskan pada UUD 1945, Pasal 28i ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Dan melaluinya membuktikan bahwa pemerintah hanya memenuhi Hak Ekosob para investor yang masuk dalam agenda ekonomi politik yang masuk dalam program strategis nasional.

Tindakan diskriminasi dalam pemenuhan hak atas keadilan terhadap hak ekosob yang dilakukan pemerintah diatas dapat disebutkan merupakan tindakan kesengajaan yang direncanakan sebagaimana terlihat dalam agenda ekonomi politik yang masuk dalam program strategis nasional sehingga sudah menjadi konsekwensi hukum bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan pelanggaran HAM secara struktural yang telah dilakukan melalui tindakan yang bermartabat yaitu membatalkan semua ijin dan menetapkan wilayah adat korowai sebagai wilayah konservasi internasional sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Brasil terhadap wilayah adat indian di amerika latin yang mendapatkan dukungan internasional oleh PBB.

Untuk mendukung solusi yang ditawarkan diatas maka akan diuraikan beberapa tindakan Pemerintah Indonesia abaikan kesehatan dan berikan ruang kepada pemilik modal di wilayah adat korowai dalam masayarakat adat animha di beberapa wilayah atmnistrasi kabupaten dalam propinsi papua.

WILAYAH ADAT KOROWAI DIRAMPAS MELALUI PEMEKARAN

Secara geografis wilayah adat korowai terletak di bagian selatan pulau papua. secara spesifik wilayah korowai berbatasan langsung dengan wilayah adat lain disekitarnya seperti dibagian selatan berbatasan dengan wilayah adat asmat, dibagian utara berbatasan dengan wilayah adat auyu, dibagian utara berbatasan wilayah adat ketemban, dan dibagian barat berbatasan dengan wilayah adat yali serta dibagian barat berbatasan dengan wilayah adat kamoro.

Batasa wilayah adat antara masyarakat adat korowai dengan masyarakat adat lain disekitarnya telah dibatasi mengunakan patok alam yang diketahui secara pasti oleh masing-masing masyarakat adat yang telah dipertahankan sejak dahulu hingga saat ini sehingga tidak pernah dalam sejarah masyarakat adat papua terlihat perang atas pencaplokan wilayah adat antara masyarakat adat diatas wilayah adat bangsa papua.

Secara umum wilayah adat korowai dikuasai oleh seluruh masyarakat adat korowai dan pada tataran praktis dimiliki oleh setiap marga dalam masyarakat adat korowai yang membentuk struktur kecil berdasarkan marga yang terlahir dari hubungan geneologis hasil perkawinan dan membentuk koloni dalam satu perkampungan yang didalamnya telah ada pemetaan secara tradisional untuk memisahkan wilayah berkebun, berburu, meramu dan wilayah sakral. Pemetaan tradisional yang diciptakan masyarakat adat korowai mendapatkan penghargai dari beberapa antropolog seperti Rupert Stasch, antropolog dari Reed College, Oregon yang tinggal selama 16 bulan untuk mempelajari kebudayaan asli. Stasch mengatakan bahwa masyarakat Korowai cukup cerdas karena mampu membangun konsep perkampungan pada wilayah yang sebenarnya sulit untuk ditinggali.[2]

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat korowai tunduk pada sistim adat korowai yang dibentuk oleh orang korowai sendiri dimana sistim adat itu lahir atas hubungan antara sesama, alam dan keyakinannya sehingga mampu menjaga kestabilan sosial dalam tatanan hidup masyarakat adat korowai.

Semua diatas secara umum tersaingi setelah pemerintah pusat menerbitkan kebijakan politik untuk membentuk wilayah pemerintahan yang dimulai pada tahun 2000-an keatas. Secara pasti diatas wilayah adat korowai telah terdapat dibentuk beberapa kabupaten seperti kabupaten Boven Digoel, Asmat, Yahukimo, Mappi, Pegunungan Bintang yang menjadi satu kesatuan dalam wilayah atministrasi pemerintah propinsi papua. Dengan terbentuknya beberapa kabupaten diatas wilayah adat korowai maka secara atministrasi diatas wilayah tersebut terbentuk struktur pemerintahan dimana kepada daerah yang menempatkan posisi pada struktur tertinggi dalam hirarkis pemerintahan kabupaten dan berkuasa atas seluruh wilayah pemerintahan kabupaten itu.

Melalui realitas itu secara langsung akan menimbulkan dua bentuk struktur sosial yang berbeda antara satu dan lainnya. Pertama yang berkuasa diatasnya adalah kepala daerah di beberapa kabupaten tersebut dimana menguasai wilayah atministrasi berdasarkan prinsip penguasaan negara. Kedua yang berkuasa diatasnya adalah masyarakat adat korowai yang berkuasa atas wilayah adat korowai dengan prinsip penguasaan komunal oleh masyarakat adat korowai.

PEMERINTAH MEGHADIRKAN INVESTOR UNTUK MENGUASI WILAYAH DAN MERAMPOK SDA KOROWAI

Pada 90-an, wilayah korowai menjadi tempat istimewa bagi para pencari kayu gaharu. Meingingat masyarakat korowai yang belum mengetahui gaharu dan kasiatnya sehingga yang pasti masyarakat korowai hanya bisa melihat dan mengikuti apa saja yang dilakukan atau melakukan apa saja yang diminta oleh para pencari gaharu itu.

Berdasarkan data, Pada tahun 1997, 1 Kg gaharu yang dikumpulkan oleh warga lokal, dan dijual kepada pedagang, memiliki nilai sekitar Rp 4 ribu. Ketika gaharu dijual ke pasar Eropa dan Timur Tengah, harganya melonjak menjadi $ 1.000 per kilogram. Diatas keuntungan demikian buruknya adalah para pemburu gaharu itu membawa masuk bisnis prostitusi yang digunakan untuk transaksi barter gaharu sehingga banyak sekali germo bekerjasama dengan pemburu gaharu yang membawa dampak buruk bagi kesehatan melalui penyakit kelamin yang berujung timbulnya epidemi AIDS.[3]

Sejak bupati jhon bluba gebze bersama arifin panigoro membentuk misi MIFFE yang kemudian mengispirasikan Presiden SBY pada tahun 2009 mengkonsep MP3EI seakan menguatkan legitimasi MIFFE yang bakal menguasai sebagian wilayah adat animha, secara khusus wilayah adat korowai. Berdasarkan data, pemerintah telah memberikan 484.829 Ha wilayah adat milik masyarakat adat korowai kepada beberapa investor tanpa sepengetahuan masyarakat adat korowai. Secara spesifik 484.829 Ha milik masyarakat adat korowai itu diberikan kepada PT. Damai Setiatama Tbk yang mendapatkan 308.463 Ha (terpakai 13.093, sisa 295.370), PT. Digul Dayasakti Unit 1 yang mendapatkan 251.573 Ha (terpakai 243.640, sisa 7.932), dan PT. Rimba Megah Lestari yang mendapatkan 256.558 Ha (terpakai 62.345, sisa 194.213).[4] Mengingat proyek MP3EI milik SBY itu masih dipertahankan dalam rezim jokowi-jk sehingga yang pasti semua pemberian ijin itu masih tetap berlaku sampai saat ini dan akan dilindungi, dihormati, dihargai dan ditegakan oleh rezim yang memimpin pemerintahan daerah saat ini maupun rezim yang akan datang sampai masa pemberian ijinnya berakhir.

Fakta pemberian ijin demi kepentingan ekonomi politik indonesia diatas secara nasional pemerintah republik indonesia telah mengabaikan amanat UUD 1945, pasal 28i ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dengan melihat sikap pemerintah propinsi papua yang hanya diam tanpa melakukan tindakan apapun menunjukan bahwa pemerintah propinsi papua tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dalam UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, sebagaimana dalam beberapa pasal dibawah ini :

Pasal 43
(1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

(2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

(5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Pasal 44
Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sikap pemerintah propinsi papua diatas merupakan suatu keharusan yang diwajibkan berdasarkan kewenangan lain yang ditetapkan di bidang lain yang ditetapkan dengan undanga-undang sebagaimana yang ditetapkan dalam UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua Pasal 4 ayat (1) Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada agenda ekonomi politik indonesia dalam MP3EI yang terus digunakan rezim jokowi-jk yang telah ditetapkan menjadi proyek strategis negara yang telah diperintahkan untuk mempercepat pelaksanaannya oleh presiden jokowi sebagaimana dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selanjutnya untuk mengefektifkannya, presiden telah menginstruksikan kepada Mendagri untuk melakukan pengawasan kepada gubernur dan bupati/wali kota dan memberikan sanksi kepada gubernur dan bupati/wali kota yang tidak memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[5]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara sitematim dan struktural pemerintah republik indonesia akan terus mempertahankan investor untuk menguasai dan merampok SDA masyarakat adat korowai.

PENYAKIT DI KOROWAI SADARKAN PEMPROF PAPUA USAI PEMPUS MEKARKAN WILAYAH DANA HADIRKAN INVESTOR

Pada tahun 2017, Pemerintah propinsi papua baru melepaskan tim kesehatan save korowai yang akan bertugas untuk melakukan pendataan penyakit masyarakat Korowai dan melakukan pelayanan kesehatan dasar sehingga mendapatkan informasi tentang kesehatan yang jelas tentang masyarakat.[6] Dalam keterangan Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan, Provinsi Papua, dr. Aaron Rumainum dijelaskan bahwa pihaknya akan program 14 titik terpencil yang pernah dibuat Dinkes Provinsi Papua pada 2007-2013.[7] Fakta ini tentunya mengejutkan sebab selama ini dana otsus yang keluar sejak tahun 2002 – 2017 dalam bidang kesehatan yang telah dimanfaatkan oleh dinas kesehatan propinsi dan kelima kabupaten yang menguasai wilayah adat korowai telah menjamah masyarakat adat korowai atau tidak jika realityasnya demikian. Ataukah jangan-jangan memang masyarakat adat korowai bukan menjadi subjek yang disasarkan oleh pemerintah propinsi papua sebab pemerintah pusat saat memekarkan kelima kabupaten tidak pernah melihat dan menghargai eksistensi masyarakat adat korowai di wilayah adatnya.

Pernyataan dugaan diatas diajukan berdasarkan pernyataan pemerintah propinsi papua yang menyebutkan bahwa, Suku Korowai masih terbelakang bahkan baru masuk dalam peta nasional sehingga dengan dibangunnya bandara ini maka diharapkan pendidikan dan kesehatan di Korowai bisa lebih baik.[8] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selam ini memang tidak ada perhatian dan tanggungjawab yang diberikan secara fokus kepada masyarakat adat korowai baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi dan kelima kabupaten yang menguasai wilayah adat korowai. Hal inilah yang membenarkan pernyataan Penyakit Di Korowai Sadarkan Pemprof, Usai Pempus Mekarkan dan Hadirkan Investor.

Terlepas dari pernyataan dugaan yang membenarkan pernyataan diatas, melalui Pernyataan pemerintah propinsi papua terkait masyarakat adat korowai baru masuk dalam peta nasional diatas tentunya membenarkan fakta pemekaran dan penandatangganan ijin atas wilayah adat korowai diatas dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat adat korowai dan bahkan pemerintah propinsi papua serta kelima kabupaten yang menguasai wilayah adat korowai itu sendiri. Meskipun demikian masing-masing pemerintah daerah diatas sepanjang ijin penguasaan dan pengolahan SDA atas wilayah adat korowai belum selesai maka setiap rezim yang berkuasa memiliki kewajiban hukum dan atministrasi untuk melindungi, menghormati, menghargai dan menjamin eksistensi perusahaan pemegang ijin dimaksud sesuai dengan istruksi presiden diatas.

Berdasarkan realitas hadirnya HIV AIDS melalui praktek prostitusi yang terbentuk hasil kerjasama germo tengkulat gaharu saat ramainya pemburuan gaharu diwilayah adat korowai di tahun 90-an mungkin hanya menimpa masyarakat adat papua di Merauke sebab Merauke adalah pintu masuk menuju wilayah adat korowai serta didukung juga dengan fakta bahwa merauke adalah salah satu daerah di papua pertama kali ditemukan ODHA diseluruh tanah papua. asumsi itu didasari atas fakta belum ada kasus ODHA yang dilaporkan dinas kesehatan papua melalui pemberitaan.

Berdasarkan pemberitaan, Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua, dr Aaron Rumainum, mengatakan penyakit tuberculosis (TBC) dominan di masyarakat Korowai. Selain itu, Jimmy Weyato, penginjil di Danowage, mengatakan selain TBC, ada beberapa penyakit lain seperti malaria, kurang gizi, dan kaki gajah.[9] Dari keterang dua pihak diatas dapat disimpulkan bahwa penyakit yang diderita oleh masyarakat adat korowai adalah TBC, Malaria, Kurang gizi dan kaki gajah.

Dari hasil kerja keras tim kesehatan save korowai melalui pendataan dibeberapa kampung milik masyarakat adat korowai, tim kesehatan mampu menenujukan kondis umum kesehatan masyarakat adat korowai. Dalam penjelasannya, dr. Aaron Rumainum mengatakan bahwa “Dari pendataan dan pelayanan di tiga kampung baik Danowage, Afimabul dan Sinimbutuk kami banyak menemukan anak-anak yang memang berambut merah dan itu salah satu ciri kekurangan protein. Karbohidrat mereka dapat dari sagu dan pisang tapi kalau protein kurang”.[10] Lanjutnya, beliau menyampaikan bahwa mereka menemukan ibu hamil dengan gizi buruk. Beberapa anak juga belum diimunisasi. Secara spesifik beliau menjelaskan bahwa "Tanda ibu hamil dan gizi buruk diukur dari lingkar lengan tangan yang berukuran kurang lebih 35,5 cm yang diambil 17 ibu hamil yang mereka jumpai.[11]

Saat pemerintah propinsi papua melepaskan tim kesehatan save korowai, ditegaskan bahwa sebagai Tindaklanjutnya diharapkan untuk merumuskan rencana strategi pembangunan kesehatan terpadu dan berkelanjutan antara Dinkes 5 kabupaten, Dinkes Prov Papua dan Kemenkes RI bekerja secara kolaborasi atau keterpaduan. Melalui Program ini, harapannya menjadi pondasi hingga 2018-2020.[12] Kemungkinan modelnya pengembannya sebagaimana disebutkan oleh dr dr. Aaron Rumainum yang akan menghidupkan kembali program 14 titik terpencil yang pernah dibuat Dinkes Provinsi Papua pada 2007-2013.

Apapun janjinya pada prinsipnya pemerintah pusat dan propinsi serta kelima kabupaten baru sadar setelah penyakit menyerang masyarakat adat korowai usai pemerintah pusat memekarkan kabupaten dan menghadirkan investor untuk mendukung agenda ekonomi politik pemerintah pusat yang masuk dalam proyek strategis negara. Semua itu dibenarkan langsung oleh pernyataan Jimmy Weyato yang mengabdi dirinya sebagai penginjil bagi masyarakat adat korowai, sebagai berikut :

"Tahun ini baru pemerintah sudah buka mata tentang kesehatan di Korowai, dan Tuhan pake Puti Hatil untuk mengetuk hati orang dan pemerintah. Semoga kunjungan seperti ini terus berlanjut ke depan dan itu harapan kami.[13]

PENUTUP

Dari uraian panjang diatas sudah dapat memberikan potret agenda ekonomi politik negara yang diwujudkan pemerintah pusat melalui pemekaran wilayah atministrasi baru diatas wilayah adat papua tanpa menghargai dan menghormati eksistensi masyarakat adat dan wilayah adat yang masih hidup hingga saat ini. Melalui fakta kondisi kesehatan masyarakat adat korowai membuktikan bahwa tujuan dari pemekaran bukan untuk memenuhi kewajiban tanggungjawab hak ekosob pemerintah terhadap warga negaranya namun justru melalui itulah struktur masyarakat adat dihancurkan selanjutnya menguasai wilayah adat dan merampok segala SDA yang terkandung dalam wilayah adat tersebut.

Pada prinsipnya pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya adalah kewajiban pemerintah dari pusat hingga daerah (propinsi/kabupaten) sebagaimana ditetap dalam UUD 1945, Pasal 28i ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” sehingga ditegaskan kepada pemerintah agar jangan mempolitisir kondisi kedalam segala dimensi kehidupan sebab secara HAM dalam rangka memenuhi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya warga negara, pemerintah bertanggungjawab secara aktif untuk memenuhinya.

Akhirnya ingin disampaikan kepada pemerintah pusat, pemerintah propinsi papua, perintah kabupaten Boven Digoel, Asmat, Yahukimo, Mappi, Pegunungan Bintang agar secara bersama-sama mengambil komitmen untuk mencabut ijin beberapa perusahaan yang beroperasi dibidang kehutanan di wilayah adat korowai sebab hal itu akan berdampak pemusnaan sumber kebutuahn pokok khusus kebutuhan pangan dan papan. Selanjutnya pemerintah pusat hingga daerah diwajibkan untuk menetapkan wilayah adat korowai sebagai wilayah yang dilindungi baik secara nasional maupun internasional dimana atas wilayah tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan apapun oleh orang atau badan usaha lain kecuali masyarakat adat korowai itu sendiri.

Dengan melakukan penetapan wilayah adat korowai sebagai kawasan lindung nasional maka melaluinya menunjukan adanya komitmen nyata pemerintah indonesia (pusat – daerah) untuk eksistensi masyarakat adat korowai dan sistim adatnya khususnya pemenuhan kebutuhan papanya (rumah) diatas pohon yang berbeda dengan seluruh manusia di muka bumi sehingga menjadi salah satu aset yang berharga milik umat manusia di dunia ini. Selain itu, melalui penetapan wilayah lindung maka secara langsung pemerintah indonesia (pusat – daerah) secara nyata turut serta dalam upaya penangulangan pemanasan global yang disuarakan oleh seluruh manusia secara internasional.


Harapannya penetapan wilayah lindung atas wilayah adat korowai bisa mencontohi sikap perlakuan pemerintah brasil dalam menentapkan Taman Nasional Chacoeira yang diperuntukan bagi tempat hidupnya masyarakat adat indian dikawasan amerika latin. Taman nasional yang diberikan oleh pemerintah brasil atas usaha perjuangan panjang chico mendes.

“…Hanya satu hal yang saya inginkan, kematian saya akan menghentikan impunitas terhadap para pembunuh yang dilindungi oleh polisi Acre… Seperti saya, para tokoh penyadap karet telah bekerja menyelamatkan hutan hujan Amazon, dan membuktikan, kemajuan tanpa penghancuran adalah mungkin”. --Chico Mendes.

Penulis adalah Mahasiswa Papua yang tinggal di kota Yogyakarta.
--------------
Sumber:
[1] Baca : http://www.jeratpapua.org/2015/03/29/mengenal-suku-korowai-di-selatan-papua/.,
diakses tanggal 13/11/17, (16:53)
[2] Baca : http://www.jeratpapua.org/2015/03/29/mengenal-suku-korowai-di-selatan-papua/.,
diakses tanggal 13/11/17, (16:53)

[3] Baca : http://www.jeratpapua.org/2015/03/29/mengenal-suku-korowai-di-selatan-papua/.,
diakses tanggal 13/11/17, (16:53)
[4] Peta Perijinan Konsensi Dalam Proses Propinsi Papua Terhadap Wilayah
Hutan Adat Korowai, Sumber : Foto RFN-PSPL-MS@2015.

[5] Baca : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56a1ee277c961/ini-poin-inpres-percepatan-pelaksanaan-proyek-strategis-nasional.,
diakses tanggal 13/11/17, (22:20)
[6] Sumber : https://www.pasificpos.com/item/20256-gubernur-lepas-tim-kesehatan-save-korowai.
diakses tanggal 13/11/17, (15:22)
[7] Sumber : https://tabloidjubi.com/artikel-11249-pendidikan-kesehatan-dinilai-harus-diajarkan-di-korowai.html.,
diakses tanggal 13/11/17, (15:28)
[8] Sumber : https://www.pasificpos.com/item/20256-gubernur-lepas-tim-kesehatan-save-korowai.
diakses tanggal 13/11/17, (15:22)
[9] Baca : https://www.tabloidjubi.com/artikel-11172-penyakit-tbc-dominan-di-korowai.html.,
diakses tgl 13/11/17, (15:40)
[10] Baca : http://tabloidjubi.com/artikel-11171-di-korowai-banyak-ditemui-ibu-hamil-bergizi-buruk-dan-anak-kekurangan-protein.html.,
diakses tanggal 13/11/17, (15:49)

[11] Baca : http://tabloidjubi.com/artikel-11171-di-korowai-banyak-ditemui-ibu-hamil-bergizi-buruk-dan-anak-kekurangan-protein.html.,
diakses tanggal 13/11/17, (15:49)
[12] Baca : https://www.pasificpos.com/item/20256-gubernur-lepas-tim-kesehatan-save-korowai.
diakses tanggal 13/11/17, (15:22)
[13] Baca : https://tabloidjubi.com/artikel-11249-pendidikan-kesehatan-dinilai-harus-diajarkan-di-korowai.html.,
diakses tanggal 13/11/17, (15:28)


gambar demostrasi aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua. Sumber: BennyW10
Penulis: Jhon Tigi*

Papua adalah wilayah bekas jajahan oleh kolonial Beland—dan kini Indonesia menjajah--itu fakta bukan mitos.

Belanda pernah membina dan mempersiapkan kerangka Negara West Papua—yang Kemudian dianeksasikan kedalam Bingkai Kolonial Indonesia dengan cara yang tidak demokratis dan perlakuan tak manusiawi. Rakyat Papua harus rebut kembali melalui jalur yang demokratis yang jujung tinggi di mata Internasional melalui mekanisme REFERENDUM. Referendum adalah jalur yang demokratis untuk menyelesaikan status politik Bangsa West Papua.

Sebagian besar dari rakyat Indonesia meyakini bahwa West Papua adalah Indonesia. Bukan! West Papua bukan Indonesia. Tak ada kebahagiaan bagi rakyat Bangsa West Papua selama masih menjadi bagian NKRI. Dan, tak mungkin rakyat West Papua bisa hidup baik-baik saja jika kecurangan dan penipuan atas sejarah masih terus berlangsung, diskriminasi rasial merajalela hingga semua lini, genosida terus berlanjut secara sistematis, dan perampokan kekayaan alam menghancurkan hajat hidup dan kebudayaan Bangsa Papua.

Aneh jamannya kolonial Indonesia berubah total, semua segala sesuatu yang empunya anak cucu orang Papua dikendalikan oleh kolonial Indonesia dalam segala bidang, orang asli Papua yang kulit hitam berambut keriting dan ras Melanesia ini, tinggal diam, jadi penonton setia di atas negerinya sendiri. Meskipun, Bangsa Papua ditindas, didiskriminasi, dibunuh, dibantai, dibohongi, dicacimaki tetapi kami rakyat Papua jangan kita diam dan sandiwara dengan hegemoni local sukuis dll, tetapi mari kita bersama mengajak kepada rakyat untuk melawan system colonial Indonesia ini.

Bangsa Papua kalau masih ada di kekuasaan Indonesia maka nasibnya akan seperti kata Ali Murtopo bahwa “Jakarta tidak perlu manusia asli Papuanya,melainkan kekayaan Alamnya, kalau Papua mau merdeka, suru Amerika bawa ke bulan kalau tidak cari pulau di Pasifik”.

Jadi, orang Papua tetap dibunuh dengan cara yang halus dan mengirim masyarakat Non Papua ke Papua dan penuhi seluruh tanah Papu; dan merupaka mendominasi/menghapuskan Papuanya.

Meskipun Indonesia tidak mendengar suara orang Papua, tetapi banyak diluar sana yang sedang mendengar jeritan Bangsa Papua sehingga masalah Merdeka atau tidak itu hanyalah kita menunggu waktu, karena kebenaran akan memerdekakan dari segala bentuk kekerasan dan segala kembohongan yang dilakukan Indonesia terhadap Bangasa Papua dari sejak Indonesia memasukan Papua melalui PEPERA yang penuh rekayasa sampai saat ini, Indonesia masih pertahankan bahwa Papua bagian dari Indonesia.

Meskipun Indonesia menggulirkan dana (Miliaran rupiah) begitu besar ke Papua Barat, tetapi dana tersebut itu selalu hilang ditengah jalan karena ada kelompok yang dibodohi oleh sistem Indonesia sendiri secara  halus; kemudian yang menderita adalah rakyat kecil.

Meskipun Indonesia berusaha untuk meredamkan pergerakan pembebasan Nasional Papua Barat (Gerakan Papua Merdeka) dalam bentuk cara apa pun, Rakyat Bangsa Papua tidak akan menyerah; yang ada hanyalah lawan dan lawan sampai Merdeka.

Oleh karena itu, jangan memaksa rakyat bangsa Papua untuk tetap berada di kekuasan Indonesai. Segala macam bentuk apa pun cara yang digunakan untuk menutup mulut orang Papua tidak akan pernah orang Papua diam menyuarakan Papua Merdeka di dalam negeri maupun di luar negeri, sampai Papua akan Merdeka. Meskipun, ada orang Papua yang pro merdeka. Jadi Indonesia jangan bermimpi di siang bolong, tak ada gunanya, mimpi itu tidak akan pernah terwujud—hanya ada di negerinya para pesulap”—Tony Q Rastafara.

***

Penulis adalah aktivis Self-Determination, anggota AMP Semarang-Salatiga yang kualiah di Kota Semarang.

Sejumlah foto usai penembakan di Deiyai (02/08/2017) diunggah masyarakat di media sosial. Sumber: BBC


Penulis: Sonny Dogopia*

Deiyai Berdarah: Pemodal P.T. Dewa, Pejabat Pemerintahan, dan Perwira Militer sama-sama berdasi. Rakyat harus peluk tanah, sayang sesama rakyat, dan tidak boleh berdarah

Belum tiga bulan peristiwa berdarah Oneibo-Deiyai pada 01 Agustus 2017, terjadi lagi tabrakan maut pada 28 Oktober di Kabupaten Deiyai-Papua oleh pelaku yang sama.

P.T. DEWA sebagai pelakunya merupakan dalang dibalik rentetan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, lebih khususnya di Kabupaten Deiyai yang sebelumnya di Kabupaten Paniai.

Perusahan Dewa telah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Deiyai saat masa karateker pertama pada Tahun 2010 dan hingga saat ini (Tahun 2017) masih beroperasi di Deiyai untuk mengerjakan program yang katanya Pembangunan Infrastruktur.

Berbagai komponen masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Kabupaten Deiyai menyepakati dan menandatangi petisi agar Brigader Mobil (Brimob) dan P.T. DEWA angkat kaki dari seluruh wilayah Kabupaten Deiyai. Kesepakatan dan Penandatanganan Petisi tersebut dilakukanpada 21 Agustus 2017 di depan Kantor DPR Deiyai saat aksi damai menyikapi peristiwa Oneibo-Deiyai Berdarah.

Namun, pada kenyataannya P.T. DEWA masih melakukan tindakan tidak manusiawi. Sementara Brimob dibantu oleh Polisi dan Tentara untuk menangkap, menembak, mentup kebebasan, dan menakuti rakyat lainnya.

Pada tanggal 28 Oktober 2017 di Kampung Woyoukita-Deiyai, terjadi tabrakan maut. Korban; atas nama, Bon Pekei (30 Tahun). Pelaku; kendaraan truk pengangkut material di P.T. DEWA.

Kronologis

Sekitar Pukul 17.00 Waktu Papua (WP), tabrakan maut terjadi di Kampung Woyoukita, Kabupaten Deiyai, Papua. Menurut saksi mata di Tempat Kejadian Perkara (TKP) bahwa korban menggunakan motor. Dari arah yang sama, tepat di depan korban ada Truk Trontong. Karena, truk tersebut berkecepatan rendah maka korban mencoba untuk melambung. Saat hendak melambung, dari arah berlawanan ada truk pengangkut material milik perusahaan Dewa melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian, korban disenggol pada kaki kanan oleh truk pengangkut material tersebut.

Kepala korban terbentur pada pantat Truk Trontong dan korban terpental jauh. Korban mengalami pendarahan dan kritis.

Sekitar Pukul 20.00 WP, korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tigido-Deiyai karena, masih bernafas. Sekitar Pukul 21.30 WP, korban dirujuk ke RSUD Madi Kabupaten Paniai. Sekitar Pukul 22.30 WP di RSUD Madi, korban sudah tidak bernafas.

Sekitar Pukul 23.30 WP, korban (mayat)bersama keluarga sudah kembali ke rumah duka di Kampung Kibitamo, Deiyai.

Masyarakat Deiyai menolak keberadaan Perusaahan Dewa dengan cara membakar kantornya, alat berat, dan beberapa rumah usaha (Kios) milik P.T. DEWA.

Sejak di Paniai, tindakan melanggar Hukum Kemanusiaan pun dilakukan P.T. DEWA. Sehingga, berbagai komponen masyarakat di Kabupaten Paniai bersatu dan mengusir Perusahaan Dewa.

Pemodal (Saham Dewa) telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten setempat dan Aparat Keamanan. Sebagai buruh (karyawan) di Dewa hanya bisa habiskan energi-waktu dan menjadi buruh yang takut pada majikannya. Sementara itu, masyarakat adat sebagai pemilik tanah, tempat bahan mentah untuk program pembangunan tersebut kehilangan hak milik, hak penguasaan alat, bahkan kehilangan hak hidup.

Bukan hanya pada rakyat Buruh dan Masyarakat Adat. Juga, pada Rakyat Tani-Nelayan. Rakyat harus merelakan buminya yang telah dihisap pemodal dewa, terus mendayung perahu di pinggir air yang tercemar sampah nonorganik-limbah untuk melepaskan jaring ikan-udang.

Pemodal, Kaum Borjuis (Pengusaha Lokal), Elit Politik Praktis (Pejabat Pemerintah), dan Aparatur Negara (Militerisme), sama-sama bagi hasil. Sementara, program Negara dalam pembangunan infrastruktur di Daerah justru membenturkan rakyat Buruh dengan rakyat lainnya. Juga, justru merampas hak milik rakyat lainnya, menggangu, menutup hak kebebasan demokrasi, bahkan menghilangkan hak untuk hidup.

Perusahaan Dewa dan Militerisme masih ada di Kabupaten Deiyai. Mereka saling mengikat antara satu simpul dengan simpul yang lain. Dimana, ada pejabat pemerintah maka di situ ada pemodal (seperti saham Dewa), pengusaha lokal, dan militerisme. Mereka merupakan kelompok berdasi yang selalu berkaca (cermin) agar dasi mereka tetap rapih. Sehingga, perbedaan kelas semakin terawat dan terus terdidik dalam pendidikan kapitalisasi.

Dari pembuktian itulah, masyarakat Papua harus melihat untung-rugi kehadiran suatu Distrik, Kabupaten, dan Provinsi. Apalagi jika, kebijakan ASN diperketat maka jelas bahwa akan menjadi manusia yang terus memberikan energi pada kejayaan Kapitalisme di dalam sistem piramidanya. Lihat saja bahwa non-Papua sebagai pejabat pemerintah akan menutupi ruang-waktu tersebut dan memberi kesempatan bagi para pemodal. Jika, soal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai alat untuk mengorbakan rakyat yang telah berada dalam perbedaan kelas (kehidupan sosialnya) dan rakyat yang telah kehilangan hak.

Di sinilah, praktek-praktek penjajahan, pendidikan kapitalisme, dan penghisapan ada secara terstruktur-sistematis. Rakyat mendapatkan darah, manusia berdasi mendapatkan keuntungannya. )*


* Penulis adalah anggota Serikat Perjuangan Masyarakat Adat Wilayah Deiyai.

Ilustrasi Gambar Revolusi Mental Papua
"Hati Seorang Kawan"
Karya: Jefri Wenda*

Di lorong–jalan kesunyian 
Tak ada pelita 

Tentang hidup dan mati nyaris tak menentu sendirian dalam merampung kisah 

Dengan tulus hati–seorang menyapa
Seakan pancaran sinar membebaskan gelap 
Datang menghadirkan senyum tawa dan duka

Ibarat ombak yang ceria menari-nari di atas bibir pantai
Atau sang "Bintang Fajar" yang Setia mengantarkan gelap dan menyambut pagi
di ufuk timur

Disaat ku jatuh kawan 

Menemani bulan yang sepih
Dengan pancaran sinar yang nyaris pudar 
Yang enggn kerlip memunculkan bahagia 

Berjuanglah bersamaku 
Merampug kisa tak akan hilang tentang seorang kawan 
Meski ’kan ditelan waktu 

Berjuanglah bersamaku 
hadapi takdir dengan penuh bahagia. 

Malang, 13 September 2017.


(Karya Puisi Oleh Katua Umum Aliansi Mahasiswa Papua)

ilustrasi gambar bendera Katalonya dan Kurdistan. Sumber: en.annabaa.org

Penulis: Ney Sobolim*

Referendum di wilayah untuk Kurdi lepas dari Irak dan Catalonia dari Spanyol menjadi perbincangan di seluruh dunia, pemberitaan di media masa cukup dramatis hingga menyandingkan dengan perjuangan rakyat bangsa Papua untuk lepas dari kolonialisme Indonesia yang tentu ada persamaan, yaitu sama-sama dijajah oleh bangsa lain, memiliki catatan sejarah, dan juga memperjuangankan kedaulatan melalui mekanisme referendum.

Dalam era dominasi negara-negara maju terhadap negara berkembang ini bebas dari penjajahan (kolonialisme) adalah kebutuhan didasarkan pada sejarah dan identitas sebagai sebuah bangsa, untuk lepas dari dominasi politik, ekonomi terlebih didukung identitas bangsa. Hal itu didorong oleh politik penjajah terhadap bangsa terjajah dengan politik identitas (political identity), sehingga pihak yang menjadi korban adalah bangsa terjajah. Terutama negeri-negeri yang dikendalikan oleh individu-individu elit borjuis (Bartkull & Haris, dalam Dugis: 2015). Seperti yang dijelaskan Lenin Imperialisme memaksa massa ke dalam perjuangan ini dengan mempertajam antagonisme-antagonisme klas hingga ke tingkatan yang sangat besar, dengan memperburuk kondisi-kondisi massa baik secara ekonomi – hutang dan biaya hidup yang tinggi, serta secara politik – tumbuhnya militerisme, peperangan-peperangan yang terus terjadi, meningkatnya reaksi, semakin kuat dan meluasnya penindasan terhadap bangsa-bangsa dan penjarahan kolonial.

Perjuangan untuk merdeka didukung oleh beberap aspek, seperti:  sejarah, politik, ekonomi dan juga entitas dari identitas sebagai suatu bangsa.

Kurdi dan Catalionia

Asal usul suku Kurdi adalah orang Arya dari sekelompok orang Indo-Eropa dari keluarga Iran, yang mencakup masyarakat Kurdi, Persia dan Afghanistan. Mereka memiliki bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Kurdi. Populasi mereka secara keseluruhan pada tahun 2002 adalah 28 juta orang. Mereka menyebar di Turki 15 juta, di Iran 6 juta, di Irak 5 juta, di Suriah satu juta, serta di Azerbaijan dan Armenia satu juta orang.

Sedangkan Catalonia, wilayah ini bedah dengan Spanyol.  Catalonia dulunya adalah wilayah independen di Semenanjung Iberia, kawasan termasuk Spanyol dan Portugal, yang mempunyai bahasa, hukum, dan tradisi sendiri. Puigdemont beralasan Catalonia punya hak moral, budaya, ekonomi untuk menentukan nasib sendiri.

Catalonia adalah salah satu kawasan paling kaya dan produktif di Spanyol dengan ibu kota Barcelona yang dihuni 7,5 juta jiwa penduduk.

Secara historis Pertama Kurdi telah memberontak terhadap pemerintah Iran antara tahun 1920-1925. Kurdi menang atas Iran, hingga memaksa Iran untuk memita bantuan kepada Irak dan Turki. Kedua negara mengirimkan pasukan untuk mendukung Iran, yang mengakibatkan kekalahan Kurdi. Sejumlah besar pasukan mereka terbunuh. Selanjutnya, Kurdi mendirikan negara dengan bantuan Uni Soviet di utara Iran pada tahun 1946, tetapi Shah Iran, dan dengan bantuan Barat mampu mendominasi mereka pada 1956. Dengan munculnya otoritas ulama setelah kepergian Shah Iran pada tahun 1979 , Soviet membantu Kurdi Iran dan mempersenjatai mereka untuk membentuk sebuah negara. Namun hal ini mendorong Amerika Serikat untuk mendukung Iran dan membantunya.

Wilayah Catalonia Pada Perang Saudara di masa kepemimpinan Raja Philip V, Valencia akhirnya takluk pada 1707 lalu Catalonia tunduk pada 1714. Peristiwa itu menandai era modern Spanyol.


Raja berkuasa ingin menerapkan bahasa dan hukum Spanyol di kawasan itu tapi akhirnya mereka menyerah dan mengembalikan Generalitat atau pemerintahan otonomi Catalan. Jenderal Fransico Franco kemudian mengalahkan pemberontakan kaum separatis pada Perang Ebro di tahun 1938 dan menguasai wilayah itu. Para peristiwa itu 3.500 orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi ke pengasingan.


Catalonia lalu kembali mendapatkan hak otonomi pada 1977 ketika Spanyol mulai menjalankan demokrasi sepeninggal Franco yang mangkat pada 1975. Dalam upaya meredam perlawanan rakyat Kurdipemerintah Irak memberikan status otonomi.

Catalonia lalu kembali mendapatkan hak otonomi pada 1977 ketika Spanyol mulai menjalankan demokrasi sepeninggal Franco yang mangkat pada 1975. Suara-suara yang menyerukan merdeka secara penuh mulai gencar pada Juli 2010 ketika Mahkamah Konstitusi di Madrid menolak perjanjian otonomi 2006 dan menyatakan tidak ada landasan hukum untuk mengakui Catalonia sebagai negara di dalam Spanyol,seperti dikutip dari laman the Telegraph, Rabu (4/10).


Geopolitik Irak berada ditengah-tengah politik lima negara, yaitu Turki, Irak, Iran, Suriah dan Armenia. Minyak salah satu sumber penghasilan di wilayah itu menguntungkan negara-negara Barat dibawah kendali pemerintah Iran.  Pemerintah Iran memberikan otonomi di wilayah itu. Namun pemerintahan wilayah itu tetap menggelar referendum pada 25 November lalu.

Krisis ekonomi di Spanyol kian membuat Catalan ingin merdeka, terlebih Barcelona adalah wilayah kaya yang menjadi pusat industri, kekuatan maritim, perdagangan, tekstil serta keuangan dan perusahaan teknologi, dibanding kawasan lain di Spanyol yang miskin. Catalan beralasan mereka berhak merdeka dari Spanyol karena apa yang mereka beri kepada pemerintah pusat tidak sepadan dengan apa yang mereka dapat. Produk Domestik Bruto Catalonia mencakup 19 persen dari PDB Spanyol.


Pemerintah Catalan pekan ini menyatakan referendum Ahad lalu menunjukkan 90 persen pemilih ingin merdeka dari Spanyol. Presiden Catalan Carles Puigdemont menyatakan Catalonia akan mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol akhir pekan ini atau awal pekan depan.

Perjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Papua Barat

Dari pembahasan diatas, dalam konteks Papua ada kesamaan maupun perbedaan, yaitu kesamaan dalam tuntutan hak demokratik dan perbedaan dalam sumber daya alam, geo ekonomi geo politik.

Dengan digelarnya referendum di dunia wilayah tersebut tidak serta merta mendingkannya dengan perjungan rakyat bangsa Papua. Sebab, ada ditinjau kepentingan politik dan ekonomi  yang diterapkan negara yang menjajah maupun campur tangan dari negara kapital maju berbeda.

Papua dalam kolonialisme Indonesia, pihak yang dikorbankan adalah orang asli Papua etnis Melanesia. Seperti genosida, eksploitasi tanah adat, pelanggaran hak asasi manusia hingga diskrminasi dalam berbagi bentuk.

Papua Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru

Papua adalah wilayah yang menjadi sasaran utama perebutan kapitalis global, baik secara secara ekonomi, geopoliti mapun geostrategis. Secara historis terjadi konspirasi yang melahirkan sejarah, yaitu kecelakaan pesawat yang mengakibatkan jatuhnya Sekjen PBB, terbunuhnya Presiden Amerika Serikat JF. Kennedy, lengsernya presiden Indonesia Soekarno hingga peristiwa 30 September di Jakarta.

Dari serangkaian konspirasi yang dimainkan oleh Allan Dules tersebut wilayah Papua dan nasib masa depan rakyat bangsa Papua Barat jatuh ke tangan kolonial Indonesia yang kemudian dicangkokan kedalam tangan negara imperialis Amerika Serikat.

Kemenangan kolonial Indonesia imperialis Amerika Serikat ditandai dengan kontrak karya PT. Freeport McMoran pada tahun 1967 dan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang sarat dengan kebohongan, manipulatif, tidak demokratis, cacat hukum dan moral dibawah ancaman Militer Indonesia.

Dibawah kependudukan Indonesia, terutama presiden borjuis berwatak militeristik Soeharto rakyat bangsa Papua Barat dibantai, apalagi setelah wilayah Papua dijadikan daerah operasi militer (DOM) 1975-1996. Di masa itu ribuan rakyat terbunuh dan ribuan lainnya mengungsi ke Papua New Guinea.

Wilayah Papua Setelah Menjadi Otonomi (Otsus)

Akhir dekade 90-an pergolakkan politik Jakarta sedikit memberikan ruang bagi rakyat Papua melalui perwakilannya tim 100. Hasilnya mengembalikan nama Irian menjadi Papua. Pemerintah Provinsi Papua (baca: borjuis lokal) pada waktu itu bersikap kompromi terhadap Jakarta, sehingga dibawah kekuasaan Presiden Megawati Papua dijadikan wilayah otonomi ditandai dengan diberikan otonomi khusus. Tapi, itu tidak menyurutkan nasionalisme rakyat Papua. Dan diberlakukannya wilayah otonom ini hanya ilusi untuk membagi kekuatan rakyat menjadi dua provinsi Papua dan Papua Barat beserta pemekaran kabupaten dan kecamatan sebagai wilayah administratif koloni untuk melegitimasi kepentingannya merebut tanah adat, menghilangkan produktifitas rakyat yang bergantung pada alam dan melahirkan ketergantungan hidup.

Kombinasi Referendum Kurdi, Catalonia dan Papua

Referendum di Kurdi dan Catalonia digelar secara sepihak oleh pemerintahan daerah wilayah otonomi. Untuk Catalonia didukung oleh demokrasi yang cukup luas, seperti seperti akses media yang terbuka lebar dan juga dalam demontrasi untuk menggelar referendum tidak ada keterlibatan Militer. Setiap jurnalis dari berbagai penjuru dunia bebas meliput dan mempublikasi secara dramatis. Di kedua wilayah tersebut diberikan otonomi secara bebas, sehingga terbentuk partai-partai lokal kemudian berhak bersuara di dalam parlemen wilayah otonomi dan membentuk pemerintahan separatis. Salah satu alasan Kurdi, minyak bumi di wilayah Kurdi menguntungkan pemerintahan Irak dan Amerika dan sekutuhnya. Hal yang sama juga dihadapi Catalonia krisis ekonomi di Spanyol kian membuat Catalan ingin merdeka, terlebih Catalonia adalah wilayah kaya yang menjadi pusat industri, kekuatan maritim, perdagangan, tekstil serta keuangan dan perusahaan teknologi, dibanding kawasan lain di Spanyol yang miskin.

Catalan beralasan mereka berhak merdeka dari Spanyol karena apa yang mereka beri kepada pemerintah pusat tidak sepadan dengan apa yang mereka dapat. Produk Domestik Bruto Catalonia mencakup 19 persen dari PDB Spanyol. Pemerintah Catalan pekan ini menyatakan referendum Ahad lalu menunjukkan 90 persen pemilih ingin merdeka dari Spanyol. Presiden Catalan Carles Puigdemont menyatakan Catalonia akan mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol akhir pekan ini atau awal pekan depan.


Catalonia dulunya adalah wilayah independen di Semenanjung Iberia, kawasan termasuk Spanyol dan Portugal, yang mempunyai bahasa, hukum, dan tradisi sendiri.


Dalam konteks Papua, geoekonomi, geopolitik, dan geostrategis wilayah Papua menjadi perebutan kekuatan besar, modal-modal besar yang sudah, dan sedang dan akan mengerung Tanah Papua seperti Freeport McMoran di Timika, LNG Tangguh di Bintuni, MIFEE di Merauke dan juga tak ketinggalan Rusia pun  memasang satelit di Biak.  Sehingga terus memberikan legitimasi kepada militer kolonial Indonesia untuk terus menjaga dan mengawasi Tanah Papua.

Seperti yang kita ketahui, wilayah Papua hingga dewasa ini terisolasi dari pantauan dunia internasional. Terutama akses jurnalis ditutup rapat, dan hanya kecuali media-media yang pro kolonial yang diperbolehkan meliput dan memberitakan program kolonial, ditambah pembokiran atas beberapa media yang mengangkat persoalan utama yang dihadapi masyarakat umum. Secara kontemporer, sejak aneksasi wilayah Papua tahun 1963 hingga saat ini praktik Militerisme masih tumbuh subur. Hak demokratik dibungkam, terutama dalam setiap penyampaian aspirasi selalu diperhadapkan pada kekuatan militer dengan persenjataan perang lengkap. Hal ini bukan hanya terjadi di wilayah Papua, namun juga di beberapa kota besar di Indonesia. Dimana setiap aksi orang Papua dibungkam oleh media-media masa Indonesia, terutama media mainstream. Seperti dijelaskan diatas, pasca lengsernya Soeharto hingga pemerintahan Megawati Soekarno Putri elit pemerintahan Papua kompromis terhadap Jakarta yang mana diberikan otonomi khusus. Di era otsus, elit pemerintahan lokal di Papua adalah perpanjangan tangan dari elit Jakarta terutama partai-partai politik yang mayoritas dimiliki oleh para Jendral dan Purnawiran.

Perbedaan referendum Catalan, Kurdi dan Papua terletak pada:

Pertama, Politik dan pemerintahan: Di wilayah Kudi dan Catalonia politik sepenuhnya dipegang pemerintahan otonomi dibawah kendali partai lokal yang berhak dan memutuskan aspirasi rakyat. Dalam konteks Papua, elit-elit Papua memakai politik Jakarta.

Kedua, Sumber daya alam di Kurdi salah satunya adalah Minyak, pemerintah Irak bergandeng dengan Amerika dan sekutuhnya mengambil minyak di wilayah itu, namun militer sipil di wilayah itu kuat membuat wilayah tersebut menjadi wilayah yang tidak mulus bagi untuk terus dieksploitasi. Krisis ekonomi di Spanyol kian membuat Catalan ingin merdeka, terlebih Barcelona adalah wilayah kaya yang menjadi pusat industri, kekuatan maritim, perdagangan, tekstil serta keuangan dan perusahaan teknologi, dibanding kawasan lain di Spanyol yang miskin. Catalan beralasan mereka berhak merdeka dari Spanyol karena apa yang mereka beri kepada pemerintah pusat tidak sepadan dengan apa yang mereka dapat. Produk Domestik Bruto Catalonia mencakup 19 persen dari PDB. Dibadingkan dengan Papua, Freeport mengeruk 70 triliun /bulan, 14,4 triliun kaki Kubik Gas dikuras BP. LNG Tangguh, dan 1,2 juta hektare tanah oleh MIFEE dan perusahaan-perusahaan multinasional lainnya, semua dikuasi negara-negara kapitalis yang tentu punya power dalam catur perpolitikan dunia.

Ketiga, Demokrasi di Catalonia, dalam demonstrasi pro-kemerdekaan sejumlah media di berbagai belahan dunia mengakses secara bebas. Di Papua militer yang tentu anti-demokrasi menutup dan membungkam ruang demokratisasi.

Penulis adalah Aktivis Self-Determination yang kualiah di Kota Semarang. Juga Aktif di organisasi AMP sebagai Sekjen AMP Komite Kota.

-------------------
Referensi:












Diberdayakan oleh Blogger.