Halloween party ideas 2015

Semarang 15/05/2017Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Semarang-Salatiga menggelar Turnamen Futsal dalam perebutan piala bergilir AMP Cup ke-III. Turnamen yang berlansung selama dua hari itu 14-15 Mei 2017 ini, diikuti oleh 22 team putra dan 8 tim putri. 

Selama pertadingan berlangsung setiap tim menampilkan permainan terbaiknya dan permainanan berjalan ketat, akhirnya Puncak Putra dan Putri keluar sebagai juara Turnamen dan merebut piala bergilir yang sebelumnya dipegang tim BB. Tim putra di posisi 2 dan 3 masing-masing LA dan BB. Sedangkan putrid Moge juara 2 dan Unnes juara 3. Dalam sambutan sebelum penyerahan hadia, Jhon Gobay pengurus Pusat AMP mengatakan AMP adalah organ yang memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua yang dicaplok. Salah satunya bakat-bakat alami orang Papua seperti Persipura yang hingga saat ini dibatasi untuk tampil di dunia internasional. Olahraga adalah salah satu dari sekian elemen perjuangan maka, orang Papua yang punya bakal di bidang ini terus diasah.

 Sementara itu, Ketua AMP Komite Kota Semarang dan Salatiga Jackson Gwijangge mengatakan Turnamen ini bertujuan untuk menjaga persatuan kesatuan antara mahasiswa Papua yang adalah satu kesatuan bangsa Papua. Melalui kegiatan futsal dan lainnya kita buang fikiran kesukuan dan perpecahan. Dan juga hilangkan stigma negative terhadap mahasiswa Papua di tanah Jawa. Hal senada juga dikatakan oleh ketua panitia Luther Deba, menurutnya Turnamen bukan dilihat dari menang dan kalah. Namun diambil makna, dan kedepan AMP akan terus melakukan kegiatanfutsal dan kegiatan lainnya

ilustrasi gambar papua (kredit: nobadycorp)

Penulis : Victor F. Yeimo*

Perjuangan bangsa Papua memasuki era yang lebih maju dengan munculnya kesadaran ideologisasi perjuangan pembebasan nasional West Papua. Ada semacam transformasi gerakan reaksioner menuju gerakan yang sadar dan ideologis. Ini adalah dinamika proses yang tentu membuka peluang konflik ideologi diantara para pejuang (penggagas maupun pengikut) yang sedang mencari bentuk ideologi bangsa Papua. Proses ini semakin lebih berpeluang memunculkan konflik internal yang terbuka ketika ideologi seakan-akan dipakai hanya sebagai tameng untuk memperebutkan kekuatan dan kekuasaan politik faksi. Kemudian seakan-akan ini menjadi “perang ideologi” dalam internal perjuangan bangsa Papua, yang berimplikasi pada perpecahan yang tidak seharusnya terjadi. Lantas, bagaimana kita menyikapinya?

a. Melihatnya Sebagai Kemajuan
Para penggagas dan pengikutnya harus paham dan sadar bahwa membicarakan ideologi adalah hal yang maju dalam perjuangan. Karena itu tidak perlu saling menyerang dengan cara-cara yang tidak etis, yang justru menyulut pada konflik perpecahan internal yang tidak semestinya terjadi. Sebab, apa pun gagasan ide tentang masa depan bangsa Papua harus dilihat sebagai kekayaan dalam menyusun dan merumuskan format bangsa-negara (nation-state) Papua.

Ideologi dilahirkan melalui proses uji. Pertentangan-pertentangan ide mesti terjadi sebagai proses pembentukan ideologi. Ia tidak boleh dipandang negatif. Karena itu, tidak perlu membangun permusuhan antar orang Papua yang berlawanan ideologi. Sebab tujuannya selalu untuk yang terbaik bagi bangsa Papua ke depan.

b. Belajar, Paham, Yakin dan Laksanakan
Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang memberikan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Karena itu, pejuang harus mempelajari, mengerti, menghayati, meyakini dan mengabdi pada ideologi. Agar ini terjadi, dalam menggagas ideologi, ia mesti menghilangkan penyakit-penyakit subjektif dan mengedepankan kepentingan negara-bangsa Papua. Ingat bahwa keterlibatan saja tidak cukup. Jangan anda menjadi pejuang ikut-ikutan. Pejuang yang hanya patron pada ikatan sejarah, kelompok suku dan agama tertentu. Di lain sisi, ada pejuang yang sekedar mendasari ideologi tertentu hanya sebagai simbol merebut kekuasaan politik. Pejuang seperti ini akan selalu bertindak brutal, egois, dan penuh ambisi.

Agar tidak seperti itu, maka seorang pejuang harus: 1) Belajar teori dan praktek dari ideologi. Belajar adalah cara mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Pejuang harus mempelajari teori-teori yang berkaitkan dengan ideologi dan perjungan dari sumber mana pun (entah dari literatur di dunia luar maupun dari dalam Papua). Ingat bahwa teori adalah hasil dari praktek yang diteliti, diuji, direfleksi dan dikonsepkan terus menerus. Atau Gagasan atau konsep lahir dari interaksi subjek terhadap objek melalui panca indera yang terverifikasi dengan akal rasional, itulah yang menjadi pengetahuan. Pengetahuan ini yang dibutuhkan dalam menyusun struktur berpikir seorang pejuang.

Mempelajari teori ideologi sangat penting karena rakyat yang hendak dimerdekakan sudah termakan oleh teori-teori kolonial. Ingat bahwa penguasa mempertahankan kekuasaanya tidak hanya dengan senjata dan kekerasan, tetapi dengan ideologi yakni; nilai-nilai, moralitas, gagasan, dan filsafat. Mereka berkuasa tidak hanya dengan polisi dan tentara saja, tetapi juga dengan pendeta-pendeta, haji-haji, guru dan akademisi-akademisi, wartawan-wartawan, birokrat-birokrat, politisi-politisi, dan pengusaha-pengusaha yang ditempatkan dalam kehidupan rakyat Papua, yang mempengaruhi dengan pengetahuan-pengetahuan kolonial dan kapitalis.

Ideologi adalah pengetahuan tentang ide-ide. Sehinga dalam konteks mempelajari ideologi, pejuang tidak mesti anti-teori pada ideologi-ideologi dunia. Ia harus mempelajari secara mendalam setiap ideologi, baik sejarah, konsep dan prakteknya. Tidak setengah-setengah. Ia harus benar-benar membaca, melihat atau mendengar dari segala sumber.

2) Memahami dengan benar. Setelah anda belajar dari berbagai sumber, dengan muda seseorang harus memahami atau mengerti dengan benar konsep dan praktek dari para penggagas. Ia tidak akan pragmatis dan terkurung dalam satu kebenaran tertentu. Pemahaman (comprehension) terhadap ideologi-ideologi secara tuntas akan membuat pejuang memperhatikan hubungan-hubungan antara satu konsep ideologi dengan kosep-konsep lainnya. Sebab, konsepsi pemikiran selalu berasal dari dan berhubungan dengan konsep-konsep lain. Ia akan membandingkan, dan mengkontruksi pemikiran yang baru dengan menilai kelemahan dan kelebihan dari gagasan-gagasan tersebut, lalu menyimpulkan dan menggeneralisirnya.

Artinya, tidak cukup pejuang hanya tahu sesuatu tanpa memahaminya. Itu ibarat hafal rumus tanpa mengetahui bagaimana rumus itu dibuat dan digunakan. Ini yang biasa disebut pemahaman istrumental, pengetahuan ikut-ikutan, yang hanya patron pada hasil pemikiran orang lain. Pejuang harus memiliki pemahaman relasional dan rasional, yang mampu mengartikulasikan pengetahuan ke dalam pikirannya. Ia tahu dan hafal konsep tetapi juga mengerti bagaimana dan mengapa konsep itu ada. Ia tidak ikut-ikutan. Ia melibatkan diri dalam konsep itu karena masuk di akal (rasional).

Sementara untuk mencapai pemahaman tentang benar dan salah dari suatu konsep, otak pejuang harus memiliki pengetahuan untuk memahami apa definisi kebenaran. Sebab kebenaran selalu relatif (tergantung seberapa besar pengetahuan kita untuk menilainya). Pengetahuan akan menjadi alat untuk mengukur dan menilai sebuah kebenaran; Apakah benar sesuai ajaran agama, adat-istiadat, sesuai filsafat, sesuai ilmiah (teori), sesuai pengalaman empiris (yang dipandang), dsb.

Pejuang bisa memiliki dasar kebenaran untuk mengukur kebenaran lain berdasarkan hal-hal diatas, tetapi paling tidak ia harus mampu mempertimbangkan a) bahwa ideologi harus menjadi senjata perlawanan bagi bangsa Papua melawan segala bentuk penindasan, b) ideologi harus mampu menjadi landasan persatuan bangsa Papua, c) Ideologi harus tepat guna dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. d) ideologi Papua juga harus memiliki nilai-nilai yang membebaskan tatanan dunia bersifat global/universal). Intinya, ideologi harus bisa mengandung nilai-nilai operasional dalam situasi hari ini dan mendatang, bila tidak biasanya gagasan itu akan menjadi gagasan utopis.

Proses tersebut harus dibawa dalam diskusi-diskusi terbuka. Seorang pejuang harus mampu mengutarakan ide-ide yang dipelajarinya terhadap orang lain yang memiliki ide yang berbeda. Seorang pejuang harus bersedia menerima kritik dan saran dari ideologi yang dipelajarinya sebagai proses memahami kelemahan dan kelebihan dari pengetahuan ideologi yang dipahami.

Orang dapat tetap mempertahankan ideologinya sekalipun tidak diterima oleh kalayak umum, tetapi dalam membangun ideologi bangsa-negara, ia harus mampu berinteraksi dengan kelompok beda ideologi dalam satu bangsa, agar membangun kontruksi ideologi bangsa dan negara West Papua secara bersama-sama. Agar interaksi terjadi, setiap pejuang harus memiliki watak yang demokratis, agar dapat mendorong proses tersebut dalam mekanisme-mekanisme yang demokratis dan bermartabat.

3) Meyakini. Seorang pejuang akan meyakini saat ia merasa cukup mengetahui, memahami dan menyimpulkan bahwa dirinya telah memiliki ideologi yang benar. Ini adalah level kesadaran (conciousness) terhadap apa yang diketahui dan dipahami. Tidak cukup seorang berjuang karena merasa ditindas. Tidak cukup pejuang hanya mengetahui ideologi tetapi tidak meyakininya. Apa yang diyakini harus menjadi sikapnya. Ia patuh terhadap apa yang diyakini. Ideologi itu akan menjadi semacam roh yang menuntun dalam perilaku perjuangan. Dengan itu, pejuang bisa menginspirasi rakyat Papua. Apa yang diyakini menjadi landasan pijak bagi pribadi, organisasi, rakyat Papua dan dunia.

Dalam tahap ini, harus juga disadari bahwa setiap orang Papua memiliki keyakinan berbeda-beda. Keyakinan seseorang tidak selalu merupakan jaminan kebenaran yang mutlak. Sehingga tugas seorang pejuang adalah meyakinkan ideologi melalui tahapan belajar dan memahami nilai-nilai yang menjadi keyakinan palsu, yakni hegemoni para penindas. Ia harus bisa meyakinkan rakyat dengan ideologi yang diyakini sebagai alternatif paling baik bagi kehidupan bangsa Papua ke depan. Keyakinan yang kokoh akan menjadi harapan dan semangat dalam sikap dan perilaku perjuangan.

4) Melaksanakan (Action). Ideologi yang dipahami dan diyakini harus diartikulasikan dalam praktek perjuangan. Ideologi harus menjadi ciri dan karakter dalam gerakan perlawanan. Tanpa itu, ia disebut ideologi mati. Tidak cukup menulis buku tentang ideologi bila tidak dihidupkan dalam gerakan organisasi bersama masa rakyat Papua. Sebaliknya, tidak cukup mengajak rakyat berjuang tanpa landasan ideologi yang dipahami dan diyakini. Itu ibarat sopir yang membawa penumpang tanpa arah dan tujuan. Itu ibarat orang buta tuntun orang buta.

Secara personal, dalam aktivitasnya, pejuang yang memiliki keyakinan ideologi akan bersikap dan berperilaku berlandaskan nilai-nilai ideologi yang diyakini. Tetapi bila lain keyakinan lain perbuatannya, maka itu merupakan keyakinan palsu. Bila pengetahuan dan keyakinan tidak sejalan dengan tindakan maka ia perlu merefleksi diri dengan belajar dan memahami kebenaran dari tindakannya kembali. Apakah tindakan itu sesuai dengan kesadaran objektif atau subjektif? Sebab setiap tindakan yang berkaitan dengan perjuangan memerdekakan bangsa, ia (subjek) mesti menempatkan diri dalam objek (realitas).

Merefleksi diri dari “kesalahan” bukanlah suatu kegagalan, tetapi itu merupakan metode dialektika dalam menemukan kebenaran secara terus menerus melalui proses membelajaran dan pemahaman. Sebab seorang pejuang sadar bahwa ia sedang berjuang demi kebaikan dan kepentingan yang jauh lebih besar dari dirinya, yaitu pembebasan nasional West Papua. (Victor F. Yeimo)
(Tulisan ini disadur dari dinding akun facebook atas izin penulis)

West Papua,12 Mei 2017
Penulis adalah Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB)





Semarang 27 April 2017, mengenang 33 tahun kematian Antropolog, Musisi dan juga Budayawan Papua Arnold Clemes Ap yang dibunuh oleh Kopassus, tepatnya pada tanggal 26 April 1984 Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Semarang-Salatiga melalui Biro Seni dan Budaya menggelar Festival seni dan budaya Papua di halaman kampus Universitas 17 Agustus Semarang.


Acara dimulai pada pukul 17:30 WIB, dibuka oleh ketua AMP Komite Kota Semarang-Salatiga Jackson Gwijangge. Dalam kata sambutannya, menyatakan Arnold C. Ap bukan mati tetapi dibunuh karena benar. Gerakan kebudayaan rakyat yang dibangun melalui grup musik Mambesak dengan lagu-lagu dari setiap bahasa daerah yang bermakna dan berfilosofis dan berhasil mempersatukan orang Papua sebagai bangsa Papua bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu Momentum 26 April merupakan tanggal yang perluh dikenang oleh bangsa Papua.

Kegiatan ini diisih oleh beberapa komunitas mahasiswa Papua diantaranya Tari-tarian, Puisi, Teatrikal, Band Akuistik, Mop dan pameran hasil karya seni lukis yang dilukis oleh mahasiswa Papua.
Tari-tarian dibawahkan oleh beberapa wilayah adat Papua antara laintarian adat dari wilayah Meepago, Sairei dan Lapago (suku lani) dan Vokal  grup maupun solo band Akuistik. Tidak hanya mahasiswa Papua yang mengisi, ada prodem dan mahasiswa asal Maluku.

Acara berjalan meriah hingga jam 22:15. Koordinator pergelaran Seni Budaya Yuli Gobai mengatakan acara pergelaran Seni dan budaya Papua dalam mengenang kematian Arnold C. Ap berlangsung dengan aman dan tertip. Terimakasih kepada setiap komunitas mahasiswa Papua dan kawan-kawan Papua di Semarang yang terlibat dalam kegiatan ini, kita akan tetap bersatu, untuk melawan musuh rakyat Papua Barat, Ko Papua, Sa Papua dan Kita Papua.

Ilustrasi gambar, rakyat bersatu, bangkit dan lawan, rebut hak. sumber: kingofwallpapers.com
Penulis: Emanuel Gobay, S.H

“Mengayang Buruh Freeport dan Masyarakat Adat Papua Untuk Kedaulatan Ekonomi dan Kedaulatan Politik”

Pendahuluan
Di tengah gonjang-ganjing Freeport vs pemerintah keduanya telah sukses menjadikan buruh sebagai alat untuk memuaskan nafsunya dimana pemerintah menghembuskan isu PHK sebagai bahan mengalang dukungan dari masyarakat indonesia dan buruh indonesia lainnya sehingga melahirkan gerakan nasionalisasi freeport (mimpi nasionalisasi untuk kapital indonesia), sementara freeport terus merumahkan buruh freeport yang senior sebagai jalan menekan pemerintah yang kesulitan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lonjakan pengangguran di seluruh wilayah Indonesia. Ditengah kondisi itu, buruh Freeport justru memilih mengantungkan nasib pada kedua pihak yang telah menguras keringat mereka baik melalui manajemen perusahaan dan aturan jam kerja serta aturan pengupahan, serta pencucian uang yang telah sukseskan pemerintah merampok upah buruh freeport selama ini.

Perjuangan masyarakat adat dalam menuntut penghargaan atas status tanah adatnya dengan dua tuntutan, disatu sisi menuntut di pandang sebagai subjek hukum pemilik tanah adat melalui pelibatan dalam perundingan dan disisi lain menuntut agar freeport dan pemerintah angkat kaki dari bumi amungsal dan segerah mengelar hak menentukan nasib sendiri. Terkait isu freeport dan pemerintah angkat kaki dari bumi Amungsal dan segerah selenggarakan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Papua juga di dorong oleh para aktivis Mahasiswa Papua maupun Mahasiswa Indonesia di Indonesia dan bahkan dunia. Isu tersebut pastinya menuai kritik dari buruh freeport dan tentunya menjadi isu yang bakal memecah buruh dan masyarakat adat.

Tuntutan masyarakat adat dan mahasiswa Papua terkait freeport dan pemerintah angkat kaki dari bumi amungsal tentunya menjadi isu yang berdampak pada perpecahan antara gerakan buruh dan masyarakat adat serta mahasiswa Papua. Jika dianalisis ancaman perpecahan itu, lahir dari sikap buruh freeport yang sejak awal konflik Freeport vs pemerintah telah mengantungkan nasibnya kepada kedua pihak yang selama 50-an tahun lebih telah memeras keringat buruh freeport. Fakta tersebut, membuktikan bahwa sejak awal para buruh Freeport tidak percaya akan kualitas diri mereka yang telah sukses memupukkan modal bagi pemilik saham serta pemerintah. Untuk diketahui bahwa pandangan itu merupakan salah satu capaian sukses misi politik SPSI yang memang dibentuk oleh Soeharto untuk menjinakkan gerakan buruh di Indonesia dan menanamkan ideologi buruh Nasional Indonesia, bukan buruh internasionale.

Sikap pesimis buruh freeport dalam memandang gerakan masyarakat adat yang menegaskan freeport dan pemerintah angkat kaki dari bumi amungsal menunjukan bahwa buruh freeport tidak memahami konteks politik penindasan manusia di papua (baik penindasan terhadap buruh maupun orang papua). Untuk diketahui bahwa lahirnya freeport di bumi amungsal merupakan tebusan hutang politik Indonesia kepada Amerika Serikat atas usulan Proposal Bunker yang kemudian menjadi New York Agreemend (1962) sebagai legitimasi wilayah Papua dianeksasi oleh pemerintah Indonesia yang menjadi gerbang awal terpasangnya belengu penindasan dan pembantaian hak politik dan hak hidup orang papua dimana melalui hasil pengolahan SDA oleh buruh freeport telah menghasilkan uang untuk membelikan amunisi dan senjata bagi militer untuk mencabut hak hidup orang Papua. Sewajibnya hal itu digaris bawahi oleh para buruh freeport sebelum mengambil sikap yang pesimis bahkan memecah yang memungkinkan hadirnya profokator yang ingin melemahkan gerakan buruh freeport itu sendiri.

Pada prinsipnya, jika sejak awal SPSI dalam PT. Freeport Indonesia sewajibnya memiliki prinsip yang meletakan nasib pada kekuatan buruh sendiri dan berjuang untuk “merebut alat produksi atau merebut Freeport” sehingga jika terjadi konflik seperti Freeport vs Pemerintah seperti kemarin, tentunya tidak mungkin ada perpecahan pandangan atas dasar kekuawatiran atas kekosongan lapangan pekerjaan sebab pastinya buruh freeport di undergrout dan atministrasi dapat mengendalikan perusahaan. Malah konflik freeport dan pemerintah bisa menjadi gerbang penyatuan gerakan buruh freeport dan masyarakat adat untuk merebut alat produksi dan mengatur kontrak baru yang berdasarkan pada kedudukan masing-masing dimana masyarakat adat sebagai pemilik alat produksi (tanah adat) dan buruh freeport sebagai penggelola alat produksi.

Apapun alasannya prinsipnya buruh, masyarakat adat dan aktivis mahasiswa merupakan korban langsung atas kerakusan freeport dan pemerintah sehingga sudah waktunya berdiri bersama-sama untuk menuntut haknya masing-masing. Mungkin melalui hari buruh internasional dan haru aneksasi papua kedalam indonesia yang jatuh pada tanggal 1 Mei dapat menjadi momentum tepat untuk mempersatukan gerakan buruh Freeport, masyarakat adat dan mahasiswa papua untuk memperjuangkan tuntutan masing-masing sebab berdasarkan sejarah 1 Mei merupakan hari lahirnya gerakan buruh internasional dan 1 mei merupakan sejarah awal perampasan tanah adat dan sejarah pembungkaman hak politik bangsa papua.

Konflik SARA Mesin RPJMN Pemulus Peta Ekonomi Politik Dunia di Papua

Untuk diketahui bahwa pemerintah saat ini berwatak licik (berbulu domba berhati singgah), hal itu bisa dilihat pada fakta konflik frepoort vs pemerintah sejak isu penjualan deviden freeport yang diwarnai dengan bom sarina yang anehnya sebelum meledak telah diketahui AS. Selain itu, drama skandal papa minta saham serta drama isu smelter hingga pergantian pengantin presiden PT. Freeport Indonesia selama dua kali dengan alasan yang sama yaitu “sayang keluarga” (tanpa menyebutkan alasannya apa yang akan dialami keluarga) dan berujung pada sengketa kontrak karya sebelum tahun 2018 (penandatangganan kontrak karya freeport dilakukan dua tahun sebelum 2021) memberikan fakta pemerintah sedang mencari-cari cara untuk mengalihkan pandangan masyarakat indonesia yang tertindas, masyarakat adat papua dan buruh freeport agar tidak mengikuti masalah kontrak karya pemerintah dan freeport.

Ditengah-tengah kondisi itu, kehadiran Raja Arab Saudi dengan membawa seluruh keluarga lengkap dengan jutaan miliar dolar untuk menanamkan saham di indonesia dan disusul dengan hadirnya Wakil Presiden AS ke indonesia yang salah satunya adalah menanamkan saham serta mempromosikan 5 (lima) perusahaan milik AS yang bakal beroprasi di indonesia. Pada prinsipnya, kedua lawatan bisnis itu pasti akan di terima oleh indonesia sebab resim Jokowi-Jk sejak kampanye hingga dilantik dan aktif sebagai Presiden dan Wakil presiden sangat giat promosikan peluang bisnis di Indonesia kepada dunia untuk datang menanamka saham di indonesia. Fakta tersebut menjadikan indonesia sebagai negara hamba pemodal berdasarkan segala kontrak karya yang bakan ditandatanggani. Terkait hamba pemodal itu, dibuktikan juga dengan sikap pemerintah dalam rangka pemulusan Proyek Strategis Nasional telah memberikan ruang lebar kepada BUMN untuk pinjam uang ke lembaga pemilik uang di dunia berdasarkan Perpres No 82 Tahun 2015.

Pada prinspnya watak hamba pemodal yang digencarkan oleh rejim Jokowi-Jk itu bertujuan untuk mewujudkan proyek MP3EI yang telah disahkan menjadi RPJMN yang dipromosikan sebagai Proyek Strategis Nasional. Untuk mewujudkannya pemerintah bahkan telah mengubah UU Perintah Daerah yang mewajibkan seluruh Pemda (Pemprof, Pemkab/Pemkot, Pemkec/Pemdis hingga Pemdes) untuk menjalankan proyek strategis nasional jika tidak maka akan mendapatkan sangksi atministrasi pemecatan terhitung selama 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan Surat Perintah.

Untuk dikatahu, dalam konteks Proyek Strategis Nasional di atas tanah papua yang diistilahkan koridor papua dalam kamus MP3EI ditetapkan sebagai sentral penghasil perkebunan (sawit, kopi n pala) serta tambang. Agar dapat mewujudkan misi proyek strategis nasional maka yang dibutuhkan adalah sarana penghubung atau infrastruktur penghubungnya seperti jalan, pelabuhan dan bandara. Pada prakteknya nanti semua infrastruktur itu bertujuan untuk memuluskan arus over produksi dari penghasil perkebunan dan tambang di papua menuju kota industri di pulau jawa dimn freeport sudah sejak tahun 97 mengirimkan konsentrat ke PT. Smelter di gersik untuk pemurnian serta PT.PN II (Arso dan Manakwari) sudah sejak lama kirim sawit ke surabaya tuk diproses menjadi minyak sawit.

Berkaitan dengan adanya smelter milik freeport di gersik sejak tahun 1997 diatas, secara langsung mempertanyakan nyanyian kewajiban smelter freeport yang katanya sebagai amanah UU MINERBA yang gaungkan beberapa waktu kemarin, atas realitas itu menunjukan bahwa sesunguhnya sebagai bahan sandiwara politik untuk muluskan kontrak freeport dgn pemerintah yang akan berakhir tahun 2021 (dan direncanakan untuk diperpanjang hingga 2041). Selain itu, isu itu hanya untuk mensukseskan proyek penggelapan tanah adat melalu pembukaan lahan bagi perkebunan sawit di Merauke, Pegunungan Bintang, Timika, Jayapura, Nabire, Manakwari, Sorong dan Pala serta Migas di Fak-Fak, Bintuni, dan Kaimana

Meskipun misi ekonomi politik indonesia atas wilayah adat papua demikian, namun semua rencana proyek strategis diatas masih terhambat karena belum ada PERDA RTRW di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat. Berdasarkan informasi, hal pokok yg menghambat proses Legislasi PERDA RTRW di Tanah Papua disebabkan karena “perbedaan pandangan antara masyarakat papua dan pemerintah terkait konsep kepemilikan tanah adat dimn pemerintah gunakan klaim hak menguasai negara (Psl 33, UUD 1945) sementara masyarakat papua mengunakan dalil kepemilikan tanah adat yg dijamin dlm aturan indonesia (UUD 1945, UUPA, UU HAM dan UU OTSUS)” sehingga proses legislasi PERDA RTRW di Papua dan Papua Barat terhambat hingga hari ini. Meskipun demikian pemerintah pusat memberikan isin kepada korporasi gunakan UU RTRW sebagaimn terlihat dlm kasus MIFFE dimana terdapat 44 ijin yg diterbitkan oleh jakarta. artinya semua kontrak itu ilegal dan jelas-jelas melanggar Pasal 385 KUHP atau disebut dengan tindak pidana penggelapan tanah adat.

Untuk memuluskan proyek ekonomi politik indonesia diatas itulah yang membuat negara indonesia melalui Resim Jokowi-Jk harus berperan menjadi “tukang promosi” bagi seluruh negara di dunia terlebih khususnya bagi AS maupun kerajaan Arab Saudi meskipun secara ideologis keimanan berseberangan namun dapat masuk di indonesia dengan mulus. Atas dasar hubungan ideologis yang berseberangan namun dalam konteks hubungan ekonomi politik bersahabat sebagai patner bisnis itulah yang menjadi akar dari "konflik sosial yang berbasis pada isu agama di indonesia" artinya koflik sosial tersebut merupakan anak kandung dari hubungan ekonomi politik para pihak diatas. Hal itu kemudian menjadi legitimasi bisnis militer yang telah dikukuhkan melalui UU Pengedalian Konflik Sosial yang bertujuan untuk mengedalikan manajemen konflik degan melibatkan TNI didalamnya jika konflik terjadi serta penetapan wilayah tambang atau pengelolaan BUMN sebagai objek vital negara yang wajib dilindungi oleh militer sebagaimana dalam Keppres Nomor 63 Tahun 2004.

Atas dasar itu maka sikap kefanatikan atas keyakinan agama samawi dalam kepala orang papua sudah harus diletakan pada porsisinya agar tidak menjadi alat untuk memuluskan pengembangan investasi negara-negara diatas sebab nampaknya agama akan digunakan sebagai kafer pemulusan hubungan ekonomi politik para pihak yang berkepentingan.

Penegasan itu lahir dari kecurigaan itu diukur dari, fakta dimana publik dunia telah mengetahui dengan pasti bahwa Trum (Presiden AS) sanggat benci terhadap muslim sementara arab adalah negara muslim tetapi di indonesia keduanya masuk tanpa persoalan sebagaimana dalam lawatan raja arab saudi yang meluangkan waktu untuk bertemu tokoh muslim disisi lain Wapres AS dalam lawatannya juga sempat menyisihkan waktunya untuk mengunjungi mesjid istiqlal jakarta beberapa waktu kemarin (mengapa dan ada apa serta untuk apa semua itu). Selain itu, dalam roda bisnis minyak dunia, AS telah mengeluarkan Arab Saudi dari kelompok negara-negara penghasil minyak. Diatas kenyataan, papua menjadi lahan migas baik galian cair maupun minyak dari tanaman palem. Artinya roda ekonomi politik dari kedua negara itu adalah untuk menguasai perdagangan minyak di asia pasifik dimana tanah Papua menjadi salah satu sasaran utamanya (selain, sumatra).

Berkaitan dengan kedua negara menjadikan agama tertentu sebagai target kunjugannya sehingga kita wajib kembali belajar dari sejarah kolonialisme dimana Sejarah telah mendiket bahwasannya kesuksesan kolonialisme diseluruh dunia karena mengunakan rumus 3G (Gold, Glory n Gospel) melaluinya telah mampu membangun pemahaman dimana “kaum terjajah disibukan untuk mengurus masalah iman dan dipagari oleh paham dosa sementara si pengajar (kolonial) sibuk menjarah habis SDA di depan mata pemilik yang tidak bisa berbuat apa-apa karena takut dosa akan melilitnya dengan sanksinya adalah dosa” dimana diyakini bahwa “upah dosa adalah maut” dan selanjutnya akan menerima hukuman dalam neraka sebagai konsekwensi dosa. Kenyataan itulah yang disindir oleh Uskup Agung Afrika Selatan (Desmon Tutu) "...sementara kita sibuk berdoa, mereka sibuk mencuri..." Berdasarkan penjelasan Uskup Agung Afrika Selatan diatas maka wajib kiranya untuk mengkritisi pandangan salah satu pemuka agama di papua yang menyinggung "Mahasiswa telah meninggalkan gereja dan beralih ke sosialis". Tanpa menjelaskan dasar dan tujuan pernyataan itu. Selain itu sikap uskup agung timika yang mendampingi bupati kabupaten timika dalam menyampaikan beberapa pernyataan dalam konflik freeport vs pemerintah beberapa waktu kemarin.

Tanpa mengurangi rasa hirmat kepada kedua pemuka agama diatas sesungguhnya kedua sikap dan tindakan kedunya sanggat jauh dengan peran sesungguhnya dari tugas tokoh agama yang sesungguhnya sebab agama tidak memiliki kewenangan untuk mengusur masalah ideologi apalagi mengurus masalah perusahaan tambang. Sepertinya pernyataan dan sikap kedua tokoh agama dipapua diatas dilirik oleh L.B. Panjaitan sehingga dalam sebuah media beliau menegaskan "Gereja di papua ikut berpolitik. Nah ditengah jakarta yang lagi dirunding aksi kaum muslim tentunya sangat memungkinkan terjadi benturan antara muslim dan kristen baik di papua maupun jakarta atau justru melegitimasi muslim terlibat dalam istana untuk mempertahankan nasionalisme indonesia dalam kasus papua.

Terlepas dari itu, dalam konteks kekristenan pernyataan L. B. Panjaitan bertujuan untuk menguatkan salah satu ayat dalam surat paulus kepada umat di roma yang intinya menyebutkan bahwa : “wakil Allah di dunia adalah pemerintah” dimana melaluinya telah menjadi landasan filosofi bagi umat Kristen di dunia untuk terus mendoakan pemerintah yang rakus, korup dan pembunuh. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya berdasarkan iman kritiani gereja akan masuk dalam 2 (dua) pilihan, yaitu : pertama, terus mendoakan penindasan terus terjadi; atau kedua, mendoakan penyuburan investasi yang telah mendanai penindasan di papua.

Mungkin secara teknis sikap kedua tokoh agama diatas terjadi kesalah pahaman saat diwawancarai sedang lupa akan sejarah dan realitas sosial di papua atau jangan-jangan penyataan diatas merupakan inisitaif penulis berita. Serta saat diajak untuk mendampingi dipancing dengan alasan kemanusiaan sehingga keputusannya ikut terlibat dampingi bupati timika. Apapun latar belakang alasannya, Intinya sudah saatnya orang papua meletakan keimanan pada porsinya sebab kapital sudah sebagaimana terlihat dimana banyak majelis/pator menjabatat jabatan birokrat dan juga menjabat sebagai bisnis dan sedang akan menjadikan isu agama sebagai kafer pemulusan bisnisnya seperti yang sedang dilakukan oleh AS maupun Arab Saudi di indonesia beberapa waktu kemarin.

Pemerintah dan Freeport Nyaman Masyarakat Adat dan Buruh Tersesat Dalam Ketidakjelasan

Fakta telah menjelaskan bahwa Konflik freeport vs pemerintah berubah drastis setelah lawatan bisnis Raja Arab Saudi dan Wapres AS. Sementara itu, pemerintah melalui Mentri Ignasius Jonan sempat menjanjikan saham kepada masyarakat adat yang akan dikelola oleh Pemda Papua di sini membuka pintu dimana masyarakat adat sudah dan akan dihianati keribuan kalinya. Sementara itu, buruh freeport yang gantungkan nasib pada pihak penindas justru sibuk dalam persoalan internal melalui pemolisian dan persidangan ditengah-tengah ribuan buruh senior freeport yang dirumahkan tanpa pesangon. Anehnya untuk mewujudkan misi internal itu saja, para buruh justru mengantungkan nasib pada Disnakertrans Timika jelas-jelas menjalankan sistim upah rendah berdasarkan hukum indonesia diatas kenyataan bahwa freeport secara hukum tunduk dengan hukum AS yang tentunya tidak bisa di jamah oleh Disnakertrans Kabupaten Timika ataupun Disnakertrans Propinsi Papua atau bahkan kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di jakarta.

Melalui peristiwa penembakan beberapa buruh saat sidang sudiro beberapa waktu lalu merupakan “pil pahit” dari gerakan buruh yang mengantungkan nasib kepada Freeport dan Pemerintah sehingga mereka harus kebingungan saat freeport dan pemerintah tenang. Coba bayangkan jika dalam konflik lalu buruh freeport juga menuntut haknya tanpa terlibat dalam konflik freeport vs pemerintah tentunya tidak mungkin mengalami kenyataan pahit itu. Apa gunanya memperjuangkan nasib buruh ditengah kondisi freeport dan pemerintah yang telah tenang pasca lawatan wakil presiden amerika serikat diindonesia, jika hanya untuk menunjukan kepedulian untuk para buruh freeport yang telah dirumahkan mungkin diiyakan namun jika menginginkan lebih tentunya kondisinya tidak tepat.

Melalui kenyataan pahit itu, harapannya buruh freeport wajib belajar dari pelajaran-pelajaran berharga dari kesuksesan perjuangan buruh freeport saat dipimpin oleh frans pigome (2006) atau kesuksesan perjuangan buruh freeport saat dipimpin oleh sudiro (2009) dan perjuangan-perjuangan sukses buruh freeport lainnya. Selain belajar dari pengalaman yang diperlukan hari ini adalah landasan filosofi dari gerakan buruh freeport dimana sudah saatnya “buruh Freeport berpendirian dan independent sebab eksistensinya menjadi jantung produksi PT. Freeport” sebab jika tidak demikian maka selamanya gerakan buruh freeport akan dijadikan objek bergening posisi dua pihak telah memeras keringat buruh. Atas dasar itu, Sikap mempolisikan sudiro bukan solusi namun menentukan sikap politik dalam konflik Freeport vs pemerintah yang terpenting, harapannya buruh Freeport bisa belajar dari kegagalan menelan pil pahit ini.

Selain itu, berkaitan dengan freeport sejak lama masyarakat adat sudah terus berjuang untuk menuntut hak atas tanah adat, bahkan masyarakat adat sudah lama memiliki sikap untuk mengusir freeport dan pemerintah indonesia dari bumi amungsal bahkan seluruh wilayah adat papua. adapun beberapa pola perjuangan masyarakat adat seperti menghancurkan pipa pengirim konsentrat SDA ke pelabuhan amamapare dan bahkan ada perjuangan masyarakat adat yang menuntut freeport ke kantor pusatnya di Amerika Serikat.

Dengan demikian berbicara menyangkut perjuangan melawan freeport sesungguhnya buruh freeport baru mulai berjuang baru setelah ada SPSI sementara masyarakat adat sudah lama bahkan hasil perjuangan masyarakat adat yang telah mendongkrak kesejahteraan buruh freeport melalui january agreemend. Artinya freeport menjadi musuh bersama buruh freeport dan masyarakat adat atas nasib yang dialaminya masing-masing dimana buruh mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam konteks pembagian upah yang tidak sesuai dengan keuntungan yang diperoleh hasil kerja keras buruh sementara masyarakat adat harus kehilangan tanah adat atas tindakan penggelapan tanah adat yang dilakukan freeport.

Mungkin buruh freeport telah sadari akan kesalahan mereka sehingga telah disepakati bahwa buruh freeport akan melakukan aksi untuk menuntut agar freeport wajib memasukan kembali buruh freeport yang di PHK dimana aksi tersebut akan dilakukan dengan cara mogok kerja total yang akan dimulai tanggal 1 Mei 2017 hingga waktu yang tidak ditentukan. Melalui rencana tersebut dapat dijadikan alat perjuangan yang efektif untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih dari memasukan buruh yang di PHK saja atau menaikan upah saja akan tetapi lebih dari itu seperti "meminta pembagian hasil yang adil antara buruh dengan pemilik saham, larangan bagi pencucian uang atas upah buruh freeport dan lebih tingginya adalah "rebut alat produksi atau rebut freeport krena pada prinsipnya jika buruh mengendalikan alat produksi maka rakyat akan sejahtera.

Mengingat tanggal 1 Mei sebagai hari aneksasi papua ke dalam Indonesia yang melaluinya telah melegalkan penerapan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing serta UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Pertambangan (dimana kedua aturan itu lahir berdasarkan KK Freeport Pertama) yang telah melahirkan PT. Freeport di bumi papua melaluinya telah mendanai negara untuk membeli amunisi dan senjata untu militer guna mencabut hak hidup orang papua atau membunuh orang papua. Selain itu, dengan lahirnya freeport secara langsung telah mewujudkan tindak pidana penggelapan tanah adat sebagaimana diatur pada pasal 385 KUHP. Atas dasar itu, maka menjadi sebuah kewajaran jika masyarakat adat amungsa, masyarakat adat papua bekerjasama dengan buruh untuk merebut kembali tanah adat yang telah digelapkan pemerintah selanjutnya masyarakat adat bisa berkontrak dengan buruh freeport yang telah menguasai pengetahuan terkait pemanfaatan peralatan freeport untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai bentuk pemenuhan konsep kedaulatan ekonomi.

Adalah sebuah mimpi, jika indonesia akan selamatkan buruh Freeport karena sistim perburuhan indonesia telah mengarahkan buruh indonesia sebagai buruh murahan yang upahnya mengikuti kenaikan kurs sebagaimana dimaksudkan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Diatas fakta selama itu, Freeport atau bahkan perusahaan lainnya di Indonesia selalu mengabaikan seluruh aturan-aturan Disnakertrans sebagaimana nasib pensiunan buruh Freeport yang sampai detik ini belum mendapatkan pesangon padahal sudah mengantongi putusan Mahkama Agung (Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia).

Selain itu, fakta menunjukan bahwa eksistensi masyarakat adat tidak pernah dihargai oleh pemerintah indonesia sejak negara indonesia merdeka dan papua dianeksasi kedalam negara indonesia sehingga sanggat tidak logis berharap pada maling yang sudah setiap kali mengelabui masyarakat adat amungsa sejak januari agremend disahkan hingga saat ini. Pastinya janji pemerintah terkait saham juga tidak mungkin terjadi sebab tanah adat atau hak ulayat tidak pernah dimasukan sebagai objek pendaftaran tanah yang dapat di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Sementara itu, pada tanggal 1 Mei sendiri sebagai momentum pembantaian hak politik bangsa papua melalui praktek DOM mengunakan program TROKORA yang diluncurkan pada tanggal 19 Desember 1961 yang memiliki tugas pokok membubarkan negara boneka papua buatan kolonial belanda mengunakan sistim binominal yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Mei 1963 yang telah sukseskan PEPERA 1969 di bawah todongan moncong M16 yang disediakan oleh dana AS dan disalurkan melalui TNI AD saat dipimpin oleh Mayjen Soeharto (Mantan Presidem Indonesia).

Atas dasar sejarah politik diatas serta fakta lahirnya freeport serta skandal pembantaian manusia papua dari hasil eksploitasi SDA Papua oleh freeport dari hasil pengurasan tenaga buruh freeport untuk membelikan senjata dan amunisi bagi militer guna mencabut hak hidup manusia papua dan bahkan hak hidup buruh freeport sendiri (kasus penembakan 5 buruh freeport, kemarin) telah mempertemukan buruh freeport, masyarakat adat papua dan mahasiswa papua pada satu titik yang sama yaitu dijajah dan dikuras oleh pemerintah dan freeport.

Persatuan Gerakan untuk Menuntut Hak Masing-Masing

Berdasarkan uraian diatas sudah mampu memberikan jawaban tegas atas keraguan buruh freeport akan kehilangan pekerjaan. Sementara itu, juga dapat memberikan jawaban atas keinginan masyarakat adat untuk menguasai tanah adat. Dari kesimpulan itu, harapannya yang menjadi sorotan utamanya adalah hal pokok apa yang diinginkan oleh freeport dan pemerintah. Selanjutnya kekurangan-kekurangan apa yang membuat buruh freeport dan masyarakat adat selalu gagal dalam memperjuangkan haknya masing-masing.

Pada prinsipnya yang diinginkan oleh freeport adalah SDA diatas lahan yang ditargetkan. Selanjutnya yang diharapkan dari freeport adalah buruh yang taat sebab melaluinya dapat menjawab hasil produksi sesuai target manajemen berdasarkan rapat umum pemilik saham. Sementara itu, pada prinsipnya yang diinginkan pemerintah adalah mendapatkan royalti/pajak dari pengalian dan pemurnian selain itu melalui eksisnya perusahaan dapat membuka lowongan kerja untuk mengurangi lonjakan jumlah terus meningkat setiap tahunnya. Namun sayangnya pemerintah justru menyiapkan buruh yang upahnya diletakan pada politik ekonomi internasional yang tidak pasti didalam pergerakan kurs sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Peraturan diatas ideologi gerakan buruh yang berbasis pada buruh nasionalis indonesia yang ditanamkan militer pasca pemberlakukan UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi aset-aset belanda diatas fakta pemerintah terus-terusan mencuri upah buruh freeport melalui mekanisme pencucian uang.

Melalui RPJMN yang diturunkan menjadi proyek nasional telah menjadikan resim Jokowi - Jk sebagai "tukang promosi" yang sedang menguatkan status negara Indonesia menjadi hamba pemodal secara permanen sesuai dalam misi proyeks strategis nasional. Untuk memuluskan semua proyek strategis nasional maka Konflik agama sengaja dipelihara, paham nasionalis milik militer dikembangkan untuk melahirkan pasukan milisi sipil (bela negara/barisan merah putih/pp/fkppi) yang sukses memporak-porandakan kehidupan dekoratis, konflik SARA difasilitasi sebagaimana dlm fakta perang kelompok ditimika (dipolitisir perang suku oleh negara tuk kepentingan manajemen konflik). Semua itu dilakukan hanya untuk memuluskan ekspansi dan cengkraman kapital serta menguatkan pemupukan modal atas manusia mengunakan rekayasa konflik sosial.

Pada prinsipnya kondisi papua yang SDA-nya sanggat kaya raya itu, telah menjadi papua sebagai "kanaan bagi para kapital di dunia". Melalui sikap pemerintah indonesia yang pro kapital tentunya akan terus membuka pintu lebar bagi hadirnya kapital di papua atau bahkan justru mendukung kapital untuk terus ada di papua sebagaimana dalam kasus freeport. Melaluinya dapat disimpulkan bahwa “pemerintah indonesia menginginkan penghisapan atas buruh, menginginkan pembantaian atas manusia papua dari dana eksploitasi SDA dan menginginkan perampasan/penggelapan tanah adat papua”.

Dengan demikian maka hanya ada satu jalan yaitu buruh freeport wajib berjuang merebut freeport (alat produksi) masyarakat adat wajib berjuang untuk merebut tanah adat dan aktifis mahasiswa wajib berjuang untuk mendorong hak menentukan nasib sendiri bagi papua untuk meneguhkan hak politik bangsa papua. Semua usaha itu wajib digerakan secara bersama untuk tujuan dan target masing-masing sebab pada prinsipnya "PERUSAHAAN DAN PEMERINTAH ADALAH PENINDAS DAN PENJAJAH ATAS BURUH FREEPORT, MASYARAKAT ADAT PAPUA DAN AKTIVIS MAHASISWA"

“Sebab agama samawi (budaya timur tengah) hanyalah keyakinan bukan ideologi, Politik Hanyalah Dinding Dalam Bangunan Ekonomi, Jika anda menguasai ekonomi maka pada saat itu anda menguasi politiknya jua”
Gunakan Kebebasanmu Untuk Mendukung Perjuangan Kami
@“Kritikanmu Adalah Pelitaku”

Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana, juga aktif di Lembanga Bantuan Hukum Yogyakarta


Poto aparat Polisi sedang tarik baju dan tubuh Kamerad Alm. Merina Magai pada moment aksi nasional AMP, di Bundaran Hotel Indosia, Jakarta, 1 Desember 2014.
Dengan hormat yang sedalam-dalamnya, kami sangat turut berduka cita kepada Ibu Merina yang ditinggalkan oleh Kawan Merina Magai dan Ayah tercintanya—setelah tiga hari sebelum itu—juga kepada semua kelurga besar, kepada kawan-kawan seperjuangan yang ditinggalkan oleh Kamerad Merina Magai. Kami Keluarga Besar Aliansi Mahasiswa Papua, sangat mengalami duka yang besar, sedalam-dalamnya atas kepergiannya.

Kamerad Alm. Merina Magai adalah salah seorang mahasiswa yang kualiah di Kota Bogor, Jawa Barat. Beliau juga aktivis Self Determination, terlibat langsung dalam gerakan Mahasiswa, juga anggota Aliansi Mahasiswa Papua.

Kamerad alm, Magai, sebelumnya mengalami sakit paru-paru dalam waktu yang cukup lama. Belum lama Ia tinggal di Kota Bogor. Karena daya tahan tubuh semakin menurut, Merina di pulangkan ke asal kampung, TImika-Papua.

Dalam kondisi yang sakit, Ia pun mendengar kabar tentang kepergian ayah tercintanya. Magai menyaksikan proses pemakanan dalam kondisi yang sakit. tiga hari kemudian, Kamerad Merina dilarikan ke RSUD karitas SP5 Timika, karena asakit semakin parah. Namun apalah daya, pada pukul 12:17 siang, waktu papua, Ia telah menutup matanya untuk selamanya.

Ditengah kondisi Perjuangan Bangsa West Papua yang tentu menuntut partisipasi perempuan Papua dalam perjuangan pembebasan nasional Bangsa, kini satu persatu mereka pergi. pergi bukan meninggalkan perjuangan, tetapi lebih sadirnya, kawan meninggalkan semuanya: tanah, air, bangsa, dan makhluk hidup Papua.

Ditengah keterlibatan perempuan papua dalam perjuangan ini semakin menurun dalam statistika, kawan menutup mata, mengakhiri usia, dan mengahadap sang kalik. Kamerad, sampai ketemu di alam sana.

Sekali lagi, kami keluarga besar Aliansi Mahasiwa Papua, turut belangsukawa atas meninggalnya kamerad Merina Magai.


Jakarta, 27, April 2017
Aliansi Mahasiswa Papua  

Photo Gambar Revolusi Mental Papua
"AMP Komite Kota Bali: Panggung Seni Dan Budaya
Mengenang Tahun Ke-33 Kematian Arnold C. AP"
                                       “Bernyanyi dan Menari untuk Hidup”—Arnold C. Ap
Denpasar (26/04/2017), kegiatan panggung seni Dan budaya mengenang Tahun Ke-33 Kematian Arnold C. Ap, yang mana telah di pelopori melalui Group Mambesak bersama kawan-kawannya dan di bentuk grup Mambesak pada 15 Agustus 1978 dengan tujuan adalah menghibur hati masyarakat Papua yang sedang di intimidasi, di aniaya, di perkosa dan di bunuh di atas tanahnya sendiri. Kegiatan ini, di mulai dari pukul 14:00 WITA sampai dengan 17:30 WITA.

Dalam rangka Panggung Seni Dan Budaya, AMP Bali, mengambil ruang kegiatan tersebut di Plataran Timur Monumen Perjuangan Rakyat Bali Renon. Dengan mengisi beberapa konten Acara, tarian, nyayian dan sapusa serta puisi secara korabolasi. Kegiatan terlihat menarik ketika penguasaan panggung yang di tampilkan dan di mana tempat tersebut juga menjadi menarik bagi wisatawan yang datang menonton dan menyaksikan apa yang di tampilkan dari panggung terbuka tersebut.
Tarian Yospan

Dalam menyampaikan Teks yang mengisi tentang Kematian Arnold C. Ap, yang mana di bacakan oleh Afy Gobay dan Jeeno Dogomo meluruskan bahwa” Kematian Arnol C. Ap dan Kawan-kawannya, Negara Indonesia masih menyembunyikan data fakta yang terjadi pada Kematian Arnold C. Ap dan serta kawan-kawannya,  merupakan sadis yang telah di lakukan oleh Kopasus dengan strategi yang mapan melalui melibatkan militer sebagai acuan untuk membunuh kelompoknya Arnold C. Ap”

Ada beberapa nyayian Mambesak yang di iringi dengan musik dengan suara yang merdu membuat para hadirin menjadi tersedih dan ada pula yang air mata menjadi tangisan merasakan bahwa lagu-lagu mambesak dan nyayian lagu-lagu Papua memberikan ruang gerak bagi siapa saja, dan yang lebih membuat semagat adalah Sapuasa yang di bawakan dengan  meriah. Di simpaing itu, ada juga yang membawakan Puisi mengenai mengenang Kematian Arnold Ap oleh Gilo.

“Pada kegiatan ini memperingatkan bahwa Rakyat Papua masih di siksa, di bunuh dan di aniyaiya dengan berbagai cara rezim menghilangkan Ras Melanesia Papua Barat atau Genocide yang sedang di lakukan oleh Negara Indonesia terhadap Rakyat Papua, maka biarlah kami yang masih ada ini, menghibur diri kami dengan lagu-lagu nyayian Papua” ungkap Gilo setelah selesai acara penutupan.
Saat Lagu Sapusa

Kegiatan ini, berjalan lancar sesuai keputusan yang di lakukan dan merupakan membangkitkan nasionalisme rakyat Papua serta memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua dalam ruang demokrasi dan pembebasan bagi rakyat Papua melalui seni dan budaya sebagai tujuan utama dari arah gerak pembebasan.

Maka, Kami dari Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali menyampaikan bahwa selamat menggenang Kematian Arnold C. Ap dan kawan-kawannya melalui seni dan budaya Rakyat Papua sebagai nasionalisme Bangsa Papua Barat.

Penulis Agitasi/Propaganda  Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Bali
Powered by Blogger.